Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dinas ini dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas dan Badan.

Dinas ini menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk pada Tahun 2017 dan membawahi 2 Urusan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

1. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
   1. Perumahan;
   2. Kawasan Permukiman;
   3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Merupakan kewenangan Kabupaten/ kota);
   4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
   5. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. URUSAN PERTANAHAN :
   1. Izin Lokasi;
   2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
   3. Sengketa Tanah;
   4. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
   5. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
   6. Tanah Ulayat;
   7. Tanah Kosong;
   8. Izin Membuka Tanah;
   9. Penggunaan Tanah