• Hotline Center : 024 – 7600247, 7608533, 7603586, 7608581

PPID PEMBANTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
  • 024 – 7600247
  • |
No Kegiatan Acara Tanggal Pelaksanaan Lokasi Undangan/Peserta Resume Rapat
No Kegiatan Acara Tanggal Pelaksanaan Lokasi Undangan/Peserta Resume Rapat
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rapat Pencermatan Bersama Usulan Kegiatan Bidang Perumahan TA 2020 14 - June - 2019 Ruang Rapat Lt.II Disperakim Prov.Jateng

Bidang Perumahan Disperakim Prov.Jateng

Pencermatan Usulan Kegiatan Bid.Perumahan TA.2020

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Konsolidasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Non Tendering 23 - May - 2019 Ruang Rapat Lt.I Disperakim Prov.Jateng

Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Pertanahan, Kepala Subbag Keuangan, Kepala Subbag Umum Kepegawaian Disperakim Prov.Jateng

Flowchart Pengisian Aplikasi Non Tendering

3 Penanganan Desa Binaan Sinkronisasi Desa Binaan yang diampu oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Sumberejo, Kecamatan Maranggen 14 - May - 2019 Ruang Rapat Lt.2 Disperakim Prov.Jateng Jl. Mdukoro Raya Blok AA-BB, Kota Semarang

1.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan tata Ruang

2.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

3.Kepala Dinas Sosisal Provinsi Jawa Tengah

4.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

5.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

6.Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

7.Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

8.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

9.Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

10.Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

11.Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

12.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

13.Kepala kantor Wilayah II Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah

14.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

15.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak

16.Kepala Kantor Prtanahan Kabupaten Demak

17.Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah

meningkatkan sinergisitas dan efektivitas peningkatan kualitas desa merah melalui penanganan desa binaan yang diampu oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah

4 Perlatihan teknis Pelatihan teknis Renstra dan renja Angk. II Provinsi Jawa tengah Tahu 2019 26 - April - 2019 R rapat Merbabu 2, DPSDMD Srondol Semarang

'Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Tugurejo, Satpol PP, Dinas Sosial.

Peserta Diklat  Mengikuti kegiatan Selama 5 hari 

5 Perlatihan teknis Pelatihan teknis Renstra dan renja Angk. II Provinsi Jawa tengah Tahu 2019 25 - April - 2019 R rapat Merbabu 2, DPSDMD Srondol Semarang

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Tugurejo, Satpol PP, Dinas Sosial.

Peserta Diklat  Mengikuti kegiatan Selama 5 hari 

6 Perlatihan teknis Pelatihan teknis Renstra dan renja Angk. II Provinsi Jawa tengah Tahu 2019 24 - April - 2019 R rapat Merbabu 2, DPSDMD Srondol Semarang

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Tugurejo, Satpol PP, Dinas Sosial.

Peserta Diklat  Mengikuti kegiatan Selama 5 hari 

7 Perlatihan teknis Pelatihan teknis Renstra dan renja Angk. II Provinsi Jawa tengah Tahu 2019 24 - April - 2019 R rapat Merbabu 2, DPSDMD Srondol Semarang

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Tugurejo, Satpol PP, Dinas Sosial.

Peserta Diklat  Mengikuti kegiatan Selama 5 hari 

8 Perlatihan teknis Pelatihan teknis Renstra dan renja Angk. II Provinsi Jawa tengah Tahu 2019 23 - April - 2019 R rapat Merbabu 2, DPSDMD Srondol Semarang

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Tugurejo, Satpol PP, Dinas Sosial.

Peserta Diklat  Mengikuti kegiatan Selama 5 hari 

9 Perlatihan teknis Pelatihan teknis Renstra dan renja Angk. II Provinsi Jawa tengah Tahu 2019 22 - April - 2019 R rapat Merbabu 2, DPSDMD Srondol Semarang

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Tugurejo, Satpol PP, Dinas Sosial.

Peserta Diklat  Mengikuti kegiatan Selama 5 hari 

10 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja Skpd Rakornis Bidang Aset tahun 2019 27 - March - 2019 Hotel laras Asri Salatiga, Jl. Jenderal Sudirman No. 3345

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

1.Peserta regristrasi Pukul 13.00 2. Pembukaan dipimpin Oleh Bapak Sekda provinsi Jawa tengah.3. menampung  ide Pokok dan gagasan peserta lain

11 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja Skpd Rakornis Bidang Aset tahun 2019 26 - March - 2019 Hotel laras Asri Salatiga, Jl. Jenderal Sudirman No. 3345

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

1.Peserta regristrasi Pukul 13.00 2. Pembukaan dipimpin Oleh Bapak Sekda provinsi Jawa tengah.3. menampung  ide Pokok dan gagasan peserta lain

12 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja Skpd Rapat koordinasi Advokasi Pengadaan Barang /jasa 13 - March - 2019 Grand wahid Hotel salatiga Jl. Jend. Sudirman No. 2 Semarang

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Tugurejo, Satpol PP, Dinas Sosial.

1. Rapat dimulai jam 13.00 2. Dilanjutkan sabi=utan dari  Kepala Biro APBJ Setda Provinsi Jawa tengah 3, Menyampaikan Materi/Data 3, Menampung ide dan Gagasan Pokok Dari Persat (OPD lain)

13 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja Skpd Rapat koordinasi Advokasi Pengadaan Barang /jasa 12 - March - 2019 Grand wahid Hotel salatiga Jl. Jend. Sudirman No. 2 Semarang

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Tugurejo, Satpol PP, Dinas Sosial.

1. Rapat dimulai jam 13.00 2. Dilanjutkan sabi=utan dari  Kepala Biro APBJ Setda Provinsi Jawa tengah 3, Menyampaikan Materi/Data 3, Menampung ide dan Gagasan Pokok Dari Persat (OPD lain)

14 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja Skpd Rapat koordinasi Data Statistik Sektoral dan Simpul Jaringan 08 - March - 2019 Lt. IV Ruang rapat Diskominfo jateng

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum daerah Moewardi, Rumah Sakit Umum Tugurejo, Satpol PP, Dinas Sosial.

Pelaporan Kegiatan - Kegiatan di Disperakim serta Pelaporan Agenda Kegiatan APBN dari Satker PP dan PKP Provinsi Jawa Tengah di Bulan  Februari 2018

15 Pertemuan Forum Pengurus Germas Rapat Pertemuan Forum komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi Jawa Tengah 19 - February - 2019 Hotel Chanti Jl. Gajahmada No. 40 Semarang

Dinas PU dan Perumahan Kab/Kota wilayah eks Bakorwil I;  Dinas     Perhubungan Kab/Kota; SKPD Rumpun PU Provinsi Jawa Tengah (Disperakim, Dinas PU BMCK, Dinas PU SDA TARU); Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

1. Mengikuti Rapat Pertemuan Forum komunikasi Gerakan Masyarakat  Hidup Sehat Tingkat Provinsi  Jawa Tengah yang diselenggarakan di Hotel Chanti Semarang. 2. Menyampaikan Materi/Data  terkait kegiatan yang mendukung di Tahun 2018. 3.  Menampung Ide dan Gagasan Dari Perserta (OPD lain)

16 Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Rapat Penyelenggaraan Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2019 dan Implementasi AplikasI cms (Cash Management System) 12 - February - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Prov Jateng

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, Pejabat Penata Pengusahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pelaksana Kegiatan dan Pengadministrasi Keuangan di Lingkungan Disperakim Prov Jateng. Untuk Moderator dari BPKAD Prov Jateng dan Narasumber Bank Jateng Cabang Utama.

Acara E-Penatausahaan yang berpedoman pada Pergub No 91/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2019. Serta penggunaan pembayaran Non tunai dengan Aplikasi Cash Management System (CMS) beserta cara pengaplikasiannya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

17 Tausiyah Gubernur Pengarahan dan Tausiyah Gubernur 06 - March - 2017 R. Rapat Lantai 1 DISPERAKIM

Peserta : Seluruh Karyawan DISPERAKIM.

  • Tausyiah dan pengarahan Gubernur adalah rangkaian safari rutin yang diselenggarakan pada OPD di Lingkungan DISPERAKIM.
  • Sebagai ASN harus bekerja secara profesional, ikhlas, dan memiliki semangat melayani.
  • Membangun sistem informasi, database, dan peta sebaran perumahan.
  • Menjalin relasi seluas – luasnya baik dari unsur perbankan, assiasi pengembang perumahan, BUMN, dan swasta.
18 Rapat Koordinasi Rapat Rancangan Informasi Pengendalian Rancangan Pemantauan Berkelanjutan 24 - February - 2017 R. Rapat Lantai 2 DISPERAKIM

Undangan No. 057/Program/II/2017

Tanggal 20 Februari 2017

Peserta : Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Satgas SPIP

Menyusun Rancangan Informasi Pengendalian Dinas PERAKIM.

Rancangan Pemantauan Berkelanjutan pada Dinas PERAKIM

19 Rapat Koordinasi Internal Rapat Koordinasi Mingguan 20 - February - 2017 R. Rapat Lt. 2 DISPERAKIM

Dasar : Undangan No. 051/Prog/II/2017 tgl 17 Feb 2017

Peserta : Pejabat Struktural Eselon III dan IV

  • Laporan progres kegiatan dari Kabid/Kasi terkait permasalahan dan perkembangan kegiatan TA. 2017.
  • Prioritas Kegiatan 2018 dan harus diakomodir di Rensra Grand Desain Penanganan Backlog Rumah, Grand Desain Penuntasan Kumuh; Kegiatan yang menunjang tercapainya capaian RPJMD, Penyusunan Dokumen RP3KP dan Sistem Informasi
20 Rapat Koordinasi Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dan Penyusunan RTP DISPERAKIM 13 - February - 2017 . Rapat Lantai 2 DISPERAKIM

Undangan No : 034//Prog/II/2017 tanggal 8 Februari 2017

Peserta : Pejabat Struktural Eselon III dan IV.

  • Rencana penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  • Untuk pengisian Kuesioner RTP melibatkan Pejabat struktural dan perwakilan staf bidang-bidang.
21 Rapat Koordinasi FGD I Penyusunan Dok. Renstra 09 - February - 2017 R. Rapat Lantai 2 DISPERAKIM

Undangan No : 005/163/2017 tanggal 7 Februari 2017

Peserta : Pejabat Struktural Eselon III dan IV.

  • Data Capaian harus diupdate
  • Tujuan, Sasaran disesuaikan Tupoksi Dinas dan Bidang
  • Penyesuaian indikator, Indikator tidak sama antara indikator RPJMD, indikator sasaran, indikator program.
  • Menambah kegiatan harus menambah rekening, apabila sulit maka menjadi sub kegiatan pada kegiatan lama.
22 Rapat Koordinasi Finalisasi Usulan Program dan Kegiatan 2018 07 - February - 2017 R. Rapat Lantai 2 DISPERAKIM

Undangan No : 039/Program/II/2017 tanggal 6 Februari 2017

Peserta : Pejabat Struktural Eselon III dan IV.

  • Konfirmasi usulan 2018 dari Bidang-Bidang meliputi indikator kinerja, capaian kinerja.
  • Ada 8 kegiatan prioritas yang harus diutamakan untuk mendukung RPJMD Perubahan.
  • Jadwal FGD Renstra pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, mengundang Tim Pengampu dari Bappeda.
23 Rakor Pengawasan OPD Rakor Pengawasan OPD status Januari 2017 06 - February - 2017 R. Rapat Lantai 2 DISPERAKIM

Undangan No : 005/118 tanggal 31 Januari 2017

Peserta : Pejabat Struktural Eselon III dan IV.

  • Progres Pelaksanaan TA. 2017 Status Akhir Januari 2017. Target Fisik : 1,83%, Real Fisik : 2,35%, Target Keu : 1,83%, Real Keu : 1,28%.
  • Kegiatan Pembangunan Tugu Batas Jateng-Jatim agar dapat dikonsultasikan dengan Inspektorat guna mendapatkan arahan dan solusi lebih lanjut.
  • Masing-masing bidang menyiapkan usulan kebutuhan jabatan sesuai format/blanko, dikumpulkan selambat-lambatnya 7 Februari 2017
24 Rapat Koordinasi Internal Rapat Koordinasi Mingguan 30 - January - 2017 R. Rapat Lt. 2 DISPERAKIM

Dasar : Undangan No. 005/117 tgl 26 Jan 2017

Peserta : Pejabat Struktural Eselon III dan IV

  • Laporan progres kegiatan dari Kabid/Kasi terkait permasalahan dan perkembangan kegiatan TA. 2017.
  • Penekana dari Bapak Kadis: melakukan review terhadap indikator capaian yang masuk dalam RPJMD, untuk memudahkan komunikasi agar segera dibuat WA grup Dinas;
  • LKPJ segera diselesaikan dan dikirimkan ke Biro Adm. Bangda pada Bulan Feb 2017;
25 Rapat Koordinasi Internal Rakor Tim Teknis Bidang-Bidang 23 - January - 2017 R. Rapat Lt. 2 DISPERAKIM

Dasar : Undangan 012/Prog/1/2017 tgl 20 Jan 2017

Peserta : Tim Teknis Bidang-Bidang

  • Penetapan jadwal penyusunan Renstra Dinas
  • Penetapan Jadwal Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
  • Bidang – bidang menyiapkan usulan kegiatan 2018 dilengkapi dengan capaian output program dam kegiatan, RAB, dan KAK.
26 Rapat Koord. Internal Rapat Koordinasi Mingguan 23 - January - 2017 R. Rapat Lt. 2 DISPERAKIM

Dasar : Undangan No. 005/116 tgl 19 Jan 2017

Peserta : Pejabat Struktural Eselon III dan IV

  • RKO 2017 DISPERAKIM saat ini masih dalam pencermatan di Biro Adm. Bangda, untuk dicek apakah sudah selaras dengan target Provinsi.
  • Kesiapan lelang untuk masing-masing bidang.
  • Persiapan pekan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD 2018 dimulai dari 7 Februari 2017
27 Rapat Koordinasi Internal Inputing e-project TA. 2017 19 - January - 2017 R. Rapat Lt. 2 DISPERAKIM

Dasar : Undangan 009/Prog/I/2017

Peserta : Tim Teknis Bidang-Bidang

  • Pelatihan singkat cara input e-project
  • Input RKO 2017 ke aplikasi e-project melalui http://eproject.jatengprov.go.id
  • Batas waktunya inputing s.d 27 Januari 2017
28 Rapat dengan Eksternal Rapat dengan Eksternal 19 - January - 2017 R. Rapat Lt. 2 DISPERAKIM

Dasar : Undangan No. 005/45 tgl 17 Jan 2017

Peserta : TAPD (BAPPEDA, BPKAD, BIRO BANGDA) Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan Tim Teknis masing-masing Bidang.

  • Pemaparan RKO 2017 DISPERAKIM untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari TAPD.
  • Usulan nomenklatur kegiatan baru pada TA. 2018.
  • Sebagai OPD baru diharapkan usulan program dan kegiatan 2018 harus dapat memenuhi urusan wajib yang menjadi kewenangan.
29 Rapat Koord. Internal Rakor Uji RKO 2017 dan Usulan Kegiatan 2018 17 - January - 2017 R. Rapat Lt. 1 DISPERAKIM

Dasar : Undangan No. 005/38 tgl 16 Jan 2017

Peserta : Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan Tim Teknis masing-masing Bidang

  • Uji RKO akan dilakukan dengan TAPD (Bangda, BPKAD, BAPPEDA) rencana minggu depan.
  • Jumlah paket yang harus diserahkan ke ULP Setda Provinsi adalah 80 % dari total 27 paket.
  • HPS harus sesuai billing rate standar harga sesuai Pergub 45 Tahun 2016, agar standar harga dalam lingkup Dinas PERAKIM Prov. Jateng.
  • Nomenklatur usulan kegiatan TA. 2018 yang belum masuk dlam Renja, agar dipersiapkan sebagai bahan raPat uji RKO dengan TAPD.
No Kegiatan Acara Tanggal Pelaksanaan Lokasi Undangan/Peserta Resume Rapat
1 Perencanaan Teknis dan pembiayaan Perumahan Rapat pembahasan Pembangunan Baru Berbasis Komunitas 25 - February - 2020 Ruang Rapat Bidang Perumahan DISPERAKIM Prov. Jateng

Kepala Bidang Perumahan
Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Staff Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Tenaga Pendukung Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

Persiapan PB Komunitas 2020 dengan mengkonsep pemrofilan komunitas yang akan diusulkan tahun 2021 dan pengumpulan BNBA nya

2 Perencanaan Teknis dan pembiayaan Perumahan Rapat internal persiapan pelaksanaan Sosialisasi - workshop Bidang Perumahan Tahun 2020 12 - February - 2020 Ruang Rapat Bidang Perumahan DISPERAKIM Prov. Jateng

Kepala Bidang Perumahan
Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Staff Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Tenaga Pendukung Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

pembagian jobdesk dalam workshop dan mekanisme acara

3 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya Rapat Koordinasi Pemanfaatan Lahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Berpotensi untuk Pembangunan Rusunawa 12 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai 2 Bidang Perumahan

'- PSDA Kalibodri Prov. Jateng
- PSDATARU Prv. Jateng 
- DISPORAPAR Prov. Jateng 
- Dinas Perhubungan Prov. Jateng
- Dinas Sosial Prov. Jateng
- BPKAD Prov. Jateng 

Pemanfaatan Lahan Aset Milik Provinsi Jawa tengah dapat digunakan untuk alternatif pembangunan Rusunawa, Dinas-Dinas terkait yang memiliki lahan aset berkontribusi memberikan informasi terkait lahan aset milik Pemprov Jateng yang bisa dimanfaatkan untuk alternatif  pembangunan Rusun maupun Rusus serta menginformasikan kondisi lahan aset yang terbaru baik yang clear and clear maupun yang belum clean and clear serta mekanisme proses kepemilikan lahan dan perlu dibentuk tim penelusuran aset.

4 Perencanaan Teknis dan pembiayaan Perumahan Memfasilitasi akses perbankan dalam pembangunan rumah berbasis komunitas 10 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai 2 DISPERAKIM Prov. Jateng

Bank Jateng, SNVT Penyedia Perumahan Prov. Jawa Tengah, Koordinator Penyalur BP2BT Prov. Jawa Tengah
Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Staff Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Tenaga Pendukung Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

dst

5 Perencanaan Teknis dan pembiayaan Perumahan Rapat Internal Persiapan lelang pekerjaan Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru pada 28 - January - 2020 Ruang Rapat Bidang Perumahan DISPERAKIM Prov. Jateng

Kepala Bidang Perumahan
Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Staff Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Tenaga Pendukung Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

Pembagian jobdesk dalam pengerjaan dokumen lelang

6 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Workshop Penyusunan Pedoman Umum Rumah Terdampak Bencana 28 - November - 2019 Disperakim Provinsi Jawa Tengah

'- Disperakim Kab di Prov Jateng
- BPBD Prov Jateng
' Kasi Perencanaan Teknis
 

7 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 23 - November - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

'- Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala seksi perumahan swadaya
- Staff Teknis Bidang Perumahan
- Tenaga Pendukung teknis bidang perumahan
- Kementerian PUPR, Direktorat Perumahan Swadaya
- Tim IT Dispeerakim Prov Jateng
- Tim IT Kementerian PUPR, Direktorat Perumahan Swadaya

'1.  Teknis integrasi yang dapat dilakukan Antara SIMPERUM dan E-RTLH adalah bidirectional synchronize;
2. Sebelum sinkronisasi data dilakukan diperlukan usulan surat sinkronisasi data SIMPERUM dengan E_RTLH dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah kepada Direktur Perumahan Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3.  Isian yang belum lengkap pada SIMPERUM akan diisikan melalui SIDesa sehingga data yang diperoleh akan valid karena diisikan oleh pihak Desa langsung;

8 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Rapat Penjurian Lomba Hari Perumahan 15 - November - 2019

'- Kasi Perencanaan Teknis 
- Staff Perencanaan Teknis
- Tenaga Pendukung
- Juri Lomba Hari Perumahan

'- Penentuan pemenang lomba hari perumahan

9 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 11 - November - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

'- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala seksi perumahan swadaya
- Staff Teknis Bidang Perumahan
- Tenaga Pendukung teknis bidang perumahan

'1.        Paparan progres rekomendasi pencairan Tahap  VI Bankeupemdes RTLH tahun 2019 (table progress terlampir);
2. Rekom pencairan VI yang merupakan pengalihan dari desa yang tidak mengusulkan mencapai 42 desa dengan 320 penerima di 11 Kabupaten;
3.  Berdasarkan paparan progress tersebut Capaian Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 hingga pada 11 November 2019 termasuk pencairan rekom VI mencapai  98,42%;

10 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Koordinasi Progres Pelaksanaan Kegiatan Bankeumpedes Tahun 2019 21 - October - 2019 Ruang Rapat Lantai 1

'- 29 Disperakim Kabupaten
- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala Seksi Perumahan Swadaya
- Staff Perumahan Swadaya 
- Tenaga Pendukung Perumahan Swadaya

'- Paparan Progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 persiapan pencairan tahap IV;
 

11 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 15 - October - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

'- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala seksi perumahan swadaya
- Staff Teknis Bidang Perumahan
- Tenaga Pendukung teknis bidang perumahan

1.        Paparan progres rekomendasi pencairan Tahap  IV Bankeupemdes RTLH tahun 2019 (table progress terlampir);
2. 2. Berdasarkan paparan progress tersebut terdapat beberapa kabupaten yang akan masuk pada Rekomendasi Pencairan Tahap IV yaitu:
- Kabupaten Brebes ? 19 desa, 55 penerima
- Kabupaten Kebumen ?1 desa, 3 penerima
- Kabupaten Kudus ? 15 desa, 45 penerima
- Kabupaten Pati ? 2 desa, 6 penerima
- Kabupaten Pemalang ? 9 desa, 27 penerima
- Kabupaten Purworejo ? 51 desa, 153 penerima
- Kabupaten Rembang ? 25 desa, 75 penerima
- Kabupaten Tegal ? 52 desa, 156 penerima
- Kabupaten Temanggung ? 31 desa, 88 penerima
3. 3. Capaian Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 hingga pada 15 Oktober 2019 sebelum pencairan tahap IV menjadi 96,80%.
 

12 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 07 - October - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

'- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala seksi perumahan swadaya
- Staff Teknis Bidang Perumahan
- Tenaga Pendukung teknis bidang perumahan

'- Paparan Progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 persiapan pencairan tahap IV;
 

13 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Koordinasi Pemindahan Alokasi Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 30 - September - 2019 Ruang Rapat Lantai 2

- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala Seksi Perumahan Swadaya
- Staff Teknis Perumahan Swadaya
- Tenaga Pendukung Teknis Perumahan Swadaya
- BPKAD Prov Jateng
- Dispermades Prov Jateng
- Biro Hukum Prov Jateng
- Bangda Prov Jateng
- Bappeda Prov Jateng

1.   Pemindahan desa hanya dapat dilakukan pada satu kabupaten dan difokuskan pada Desa Binaan serta tidak perlu mengubah DPA pada BPKAD:
2.   Pemindahan seharusnya tidak dilakukan langsung oleh Desa, tetapi oleh tingkat di atasnya misalnya Bupati;
3.   Percepatan perubahan pembuatan SK Bankeupemdes RTLH dan segera dikomunikasikan oleh Biro Hukum;
4.   Untuk menghindari permasalahan di kemudian hari diharuskan surat pernyataan ditambahkan tanda tangan dari BPD (Bada Permusyawaratan Desa) dan didukung dengan musyawarah desa;
5. Pengumpulan berkas jangan dekat akhir tahun maksimal Bulan November

14 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 23 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala seksi perumahan swadaya
- Staff Teknis Bidang Perumahan
- Tenaga Pendukung teknis bidang perumahan

- Merekap hasil rapat tanggal 16 September 2019 tentang pembahasan pengalihan penerima

15 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 16 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala seksi perumahan swadaya
- Staff Teknis Bidang Perumahan
- Tenaga Pendukung teknis bidang perumahan

- Paparan Progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 persiapan pencairan tahap III;
- Progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 setelah dilaksanakan  klinik.

16 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Koordinasi Progres Pelaksanaan Kegiatan Bankeumpedes Tahun 2019 13 - September - 2019 Ruang Rapat Lantai 1

- 29 Disperakim Kabupaten
- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala Seksi Perumahan Swadaya
- Staff Perumahan Swadaya 
- Tenaga Pendukung Perumahan Swadaya

-Sinkronisasi data progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 per 12 September 2019
-Rencana perpanjangan waktu untuk rekom 4;
- Pembahasan pengalihan desa yang tidak mengusulkan Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 kepada desa binaan OPD.

17 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 09 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala seksi perumahan swadaya
- Staff Teknis Bidang Perumahan
- Tenaga Pendukung teknis bidang perumahan

- Paparan Progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 persiapan pencairan tahap III;
- Progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 setelah dilaksanakan  klinik.

18 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 02 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala seksi perumahan swadaya
- Staff Teknis Bidang Perumahan
- Tenaga Pendukung teknis bidang perumahan

- Paparan Progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 persiapan pencairan tahap III;
- Penguraian penyebab kendala progress Kabupaten yang rendah beserta tindak penanganannya;
- Persiapan klinik untuk Kabupaten yang memiliki progres di bawah 70%;
- Penentuan PIC dan waktu pelaksanaan kilinik di tiap Kabupaten.

19 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 26 - August - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

- Kepala Seksi Perumahan Swadaya
- Staff Perumahan Swadaya
- Tenaga Pendukung Perumahan Swadaya

- Sinkronisasi data progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 per 25 Agustus 2019.
- Penetapan 10 September merupakan batas rekom 3 dan hanya akan ada 3 rekom.

20 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Internal Rutin Seksi Perumahan Swadaya 19 - August - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

- Kepala Seksi Perumahan Swadaya
- Staff Perumahan Swadaya
- Tenaga Pendukung Perumahan Swadaya

- Sinkronisasi data progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 per 18 Agustus 2019.
- Tindak lanjut penanganan progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 yang di bawah 50% melalui kegiatan ODS (one day service)

21 Perumahan Umum Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Rumah Susun 19 - August - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

- Kepala Seksi Perumahan Umum
- Staff Perumahan Umum
- Tenaga Pendukung 
- Konsultan

Pengembangan laporan pendahuluan rusun yang masih perlu dikembangkan.

22 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Rapat Persiapan Peringatan Hari Perumahan 19 - August - 2019 Ruang Rapat lantai 2 Disperakim Prov Jateng

Perbankan dan asosiasi pengembang Perumahan di Provinsi Jawa Tengah

Memperoleh proses dalam pembentukan komunitas sampai proses pelaksanaan pembangunan rumah dengan sistem ABCG (Academy, Bussines, Community dan Government)

23 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rapat Tindak Lanjut Progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 13 - August - 2019 Ruang Rapat Lantai 1 Bidang Perumahan

29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Sinkronisasi progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 tiap korwil, permasalahan yang menghambat proses Bankeupemdes RTLH, dan upaya percepatan progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019

24 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Undangan Rapat Persiapan Acara Tindak Lanjut Progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 12 - August - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

Kepala Bidang Perumahan, Kepala seksi perumahan swadaya, Staff Bidang Perumahan, dan tim teknis bidang perumahan

Sinkronisasi progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 tiap korwil, permasalahan yang menghambat proses Bankeupemdes RTLH, dan upaya percepatan progres Bankeupemdes RTLH Tahun 2019.

25 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Pelaksanaan Rapat Persiapan Lomba Hari Perumahan 09 - August - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Disperakim

Juri Lomba Hari Perumahan

Konsep Lomba Hari Perumahan

26 PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Workshop Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan 01 - August - 2019 Hotel MG Setos

Kabupaten/Kota, Perbankan dan Asosiasi Pengembang Perumahan di Provinsi Jawa Tengah

Talkshow Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan di Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)

27 Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni Rapat Lanjutan Penyusunan Rancangan Pergub Bankeupemdes Tahun 2020 04 - July - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah

1. Inspektorat Prov Jateng
2. Bappeda Prov Jateng
3. BPKAD Prov Jateng
4. Dispermades Prov Jateng
5. Dinsos Prov Jateng
6. Biro Hukum, Setda Prov Jateng
7.  Bp. Warsito Ellwein
8. Bp. Ir. Sunaryo, M.URP, Phd.
9. Sekretaris Bidang Perumahan Disperakim Prov Jateng
10. Kepala Bidang Perumahan Prov Jateng

Terdapat beberapa poin RTLH pada Bankeupemdes 2020 yang dilakukan perubahan

28 Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni Rapat Persiapan Pencairan Rekom 2 Bankeupemdes RTLH tahun 2019 02 - July - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

1. Kepala Bidang Perumahan
2. Plt. Kasi Perumahan Swadaya
3. Koordinator Wilayah
4. Tenaga Pendukung Koordinator Wilayah

1. Laporan tiap korwil tentang progress Bankeupemdes RTLH Tahun 2019
2. Penentuan rekom pencairan tahap 2.
3. Tindak lanjut dari pencairan tahap 1.
4. Form Koordinasi yang akan dilakukan pada monitoring dan evaluasi kepada penerima Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 Tahap I secara random sampling.
5. Penyampaian ketentuan pencairan sesuai Pergub.
6. Lokus desa yang dipilih sebagai sampling.

 

29 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Pemaparan Laporan Antara Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya FMOTM 13 - June - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan

1. Kepala Seksi Perumahan Umum
2. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
3. Staff Perumahan Umum
4. Staff Perencanaan Umum dan Pembiayaan Perumahan
5. Konsultan

Pembahasan tentang Laporan Antara Studi Identifikasi Rumah Khusus dan PSU nya bagi FMOTM

30 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2019 pelaporan Antara Pekerjaan Pedoman Umum Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Sederhana Sehat Provinsi Jawa Tengah 27 - May - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Kantor Disperakim Semarang
31 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 17 - May - 2019 Hotel Aston Inn Pandanaran Semarang

1. Bappeda Prov Jateng
2. Dinas Sosial Prov Jateng
3. Disperkim Kab di Jateng
4. Bappeda Kab di Jateng
5. Dinas Sosial Kab di Jateng
6. BPKAD Prov Jateng
7. Biro ISDA Sekda Prov Jateng
8. SNVT Penyediaan Perumahan Prov Jateng
9. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng

32 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 16 - May - 2019 Hotel Aston Inn Pandanaran Semarang

1. Bappeda Prov Jateng
2. Dinas Sosial Prov Jateng
3. Disperkim Kab di Jateng
4. Bappeda Kab di Jateng
5. Dinas Sosial Kab di Jateng
6. BPKAD Prov Jateng
7. Biro ISDA Sekda Prov Jateng
8. SNVT Penyediaan Perumahan Prov Jateng
9. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng

33 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 15 - May - 2019 Hotel Aston Inn Pandanaran Semarang

1. Bappeda Prov Jateng
2. Dinas Sosial Prov Jateng
3. Disperkim Kab di Jateng
4. Bappeda Kab di Jateng
5. Dinas Sosial Kab di Jateng
6. BPKAD Prov Jateng
7. Biro ISDA Sekda Prov Jateng
8. SNVT Penyediaan Perumahan Prov Jateng
9. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng

34 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Konsolidasi dan Verifikasi Basis Data Kemiskinan dan Rumah Tidak Layak Huni 30 - April - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan, Disperakim Prov Jateng

1. Badan Pusat Statistik
2. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
3. Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah
4. Plt Kasi Perumahan Swadaya
5. Staff Perumahan Swadaya
6. Tenaga Pendukung

35 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Penyusunan Perubahan Pergyb Bankeupemdes Tahun 2020 23 - April - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman  Prov Jateng
2. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Prov Jateng
3. Inspektorat Prov Jateng
4. Biro Hukum, SETDA Prov Jateng
5. BPKAD Prov Jateng
6. Dispermadesdukcapil Prov Jateng
7. Dinas Sosial Prov Jateng
8. Plt Kasi Perumahan Swadaya
9. Staff Perumahan Swadaya
10. Tenaga Pendukung
 

1.    Dari setiap OPD yang hadir menyetujui adanya kenaikan nilai bantuan yang semula Rp10.000.000,- menjadi Rp17.500.000,- dikarenakan adanya kenaikan harga material dan jenis kerusakan yang perlu diperbaiki dari setiap rumah tidak layak huni. 
2.    Pengusulan kenaikan nilai bantuan perlu dilampirkan kajian yang mendetail agar kenaikan tersebut dinilai wajar untuk kondisi saat ini.
3.    Pihak Dinas Sosial mendukung kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui penyediaan data pihak-pihak yang berhak menerima bantuan tersebut.
4.    Klausul perubahan di dalam Pergub Bankeupemdes 2020, terdiri dari beberapa hal sebagai berikut : Lingkup dan sasaran, besaran nilai bantuan, pengeluaran komponen Rehabilitasi RTLH dari Komponen Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa (KMD), Dana BOP desa, dan Dana Pendampingan Kabupaten.
5.    Untuk pertemuan selanjutnya diharapkan setiap OPD yang terkait atau yang hadir pada hari ini telah membuat kajian mengenai kenaikan nilai bantuan keuangan untuk rumah tidak layak huni sehingga dapat segera dipaparkan pada TAPD.
 

36 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Rapat internal Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan 22 - April - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan, Disperakim Prov Jateng

1. Kasi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan
2. Staff Perencanaan Teknis dan Pembiayaan
3. Tenaga Pendukung

Pembahasan Rencana proses verifikasi dan validasi DTPFMOTM 2020 untuk kegiatan pembangunan baru tahun 2020 

37 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Rapat Internal Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan 16 - April - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan, Disperakim Prov Jateng

1. Kasi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan
2. Staff Perencanaan Teknis dan Pembiayaan
3. Tenaga Pendukung

Pembahasan Agenda Kegiatan Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Tahun 2020

38 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Konsolidasi dan Verifikasi Basis Data Kemiskinan dan Rumah Tidak Layak Huni 08 - April - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan, Disperakim Prov Jateng

1. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
2. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
3. Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah
4. Plt Kasi Perumahan Swadaya
5. Staff Perumahan Swadaya
6. Tenaga Pendukung

1. membahas tentang perbedaan indikator kemiskinan antara Bappeda dan Dinsos
2. membahas mengenai instrumen verivali Basis Data Terpadu (BDT)
3. Memabahas mengenai kriteria data desil dan persentil versi DTPPFMOTM
4. membahas penghitungan kontribusi kegiatan peningkatan RTLH dalam pengurangan kemiskinan

39 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 29 - March - 2019

1. 35 Disperakim Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
2. Direktur Bank Jateng
3. Biro Bangda Provinsi Jawa Tengah,
4. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
5. Pokja Pkp/ Penggiat Perumahan/ Pendamping Si 14 Kabupaten Merah Di Jawa Tengah
6. Komunitas Rusun Dan Rusus Di 5 Kota Di Provinsi Jawa Tengah

Tersampaikannya informasi kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah mengenai fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh perbankan, pembangunan perumahan berbasis komunitas di Provinsi Jawa Tengah, dan  mengenai klinik perumahan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk memiliki rumah.

40 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 28 - March - 2019 Swiss Bellin Solo

1. 35 Disperakim Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
2. Direktur Bank Jateng
3. Biro Bangda Provinsi Jawa Tengah,
4. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
5. Pokja Pkp/ Penggiat Perumahan/ Pendamping Si 14 Kabupaten Merah Di Jawa Tengah
6. Komunitas Rusun Dan Rusus Di 5 Kota Di Provinsi Jawa Tengah
 

Tersampaikannya informasi kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah mengenai fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh perbankan, pembangunan perumahan berbasis komunitas di Provinsi Jawa Tengah, dan  mengenai klinik perumahan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk memiliki rumah.

41 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Rapat Koordinasi Kunjungan perumahan berbasis komunitas di curug sewu asri 19 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Disperakim Prov Jawa Tengah

Direktur Bank Jateng dan SMF

Rencana skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin 

42 Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU nya. Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kota Semarang 19 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Disperakim Prov Jawa Tengah

1. Kepala BPKAD Prov Jateng
2. Kepala Disperakim Prov Jateng
3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
6. Kepala BPN Kota Semarang
7. Sekretaris Dinas Disperakim Prov Jateng
8. Kabid. Perumahan Disperakim Prov Jateng
9. Kabid Pertanahan Disperakim Prov Jateng
10. Lurah Kelurahan Plamongansari

1.Tersampaikannya informasi pembangunan Rusunawa di Plamongansari Kota Semarang dan dihadapkan adanya kerjasama diantara OPD di Pemerintah Kota Semarang dan Disperakim Prov Jateng sehingga pembangunan Rusunawa di Plamongansari dapat terlaksana.
2. Mempersiapkan idokumen perijinan yang diperlukan.
 

43 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Persiapan Koordinasi Lapangan II Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 19 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Disperakim Prov Jawa Tengah

1. Kabid Perumahan
2. Plt Kasi Perumahan Swadaya
3. Kasi Perumahan Umum
4. Kasi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
5. Koordinator Wilayah
6. Tenaga Pendukung

Tersampaikannya materi yang akan disampaikan pada setiap Disperakim Kabupaten.

44 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Evaluasi Sosialisasi Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 12 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Disperakim Prov Jawa Tengah

1. Kabid Perumahan
2. Plt Kasi Perumahan Swadaya
3. Kasi Perumahan Umum
4. Kasi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
5. Koordinator Wilayah
6. Tenaga Pendukung

Mengevaluasi hasil dari kegiatan Sosialisasi Bankeupemdes RTLH Tahun 2019

45 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 06 - March - 2019 Swiss Bellin Solo

'1. 29 Disperakim Kabupaten Di Jawa Tengah
2. 29 Bappeda Kabupaten Di Jawa Tengah
3. 29 Dinsos Di Jawa Tengah
4. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
5. Dinsos Provinsi Jawa Tengah
 

'Menyampaikan Mekanisme Pelaksanaan Bankeupemdes Rtlh Tahun 2019 Sesuai Dengan Pergub No 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub No 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah

46 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 05 - March - 2019 Swiss Bellin Solo

1. 29 Disperakim Kabupaten Di Jawa Tengah
2. 29 Bappeda Kabupaten Di Jawa Tengah
3. 29 Dinsos Di Jawa Tengah
4. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
5. Dinsos Provinsi Jawa Tengah
 

'Menyampaikan Mekanisme Pelaksanaan Bankeupemdes Rtlh Tahun 2019 Sesuai Dengan Pergub No 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub No 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah

47 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 04 - March - 2019 Swiss Bellin Solo

1. 29 Disperakim Kabupaten Di Jawa Tengah
2. 29 Bappeda Kabupaten Di Jawa Tengah
3. 29 Dinsos Di Jawa Tengah
4. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
5. Dinsos Provinsi Jawa Tengah
 

Menyampaikan Mekanisme Pelaksanaan Bankeupemdes Rtlh Tahun 2019 Sesuai Dengan Pergub No 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub No 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah

48 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Evaluasi Hasil Koordinasi Lapangan I RTLH Tahun 2019 01 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Disperakim Prov Jawa Tengah

1. Kabid Perumahan
2. Plt Kasi Perumahan Swadaya
3. Kasi Perumahan Umum
4. Kasi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
5. Koordinator Wilayah
6. Tenaga Pendukung

Melakukan evaluasi terhadap hasil koordinasi lapangan I

49 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Rapat Koordinasi tentang lomba hari perumahan 01 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Disperakim Prov Jawa Tengah

Internal Bidang Perumahan dan Pemerhati Perumahan

Rencana untuk kegiatan lomba hari perumahan

50 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Konsultasi dan Koordinasi Klinik Rumah Grya Kita Pokja PKP Disperakim Provinsi Jawa Barat 01 - March - 2019 Klinik Rumah Grya Kita Pokja PKP Disperakim Provinsi Jawa Barat

Bapak Encep R Marsadi, sekretaris Pokja PKP Disperakim Provinsi Jawa Barat 

Penyediaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberdayakan masyarakan dan melakukan konsep menabung selama berada di hunian tidak tetap / apartemen transit (rusunawa 2 x 3 tahun) untuk DP kepemilikan lahan dalam mendapatkan rumah milik.

51 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Fasilitasi Kunjungan Studi Banding ke Disperakim Provinsi Jawa Barat 28 - February - 2019 Disperakim Provinsi Jawa Barat

Disperakim Provinsi Jawa Barat

Penyediaan Perumahan di Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan Backlog. Untuk penyediaan perumahan bagi amsyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan terdapat perbedaan nominal bantuan. 

52 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Konsultasi dan Koordinasi Puslitbangkim Kementrian PUPR 28 - February - 2019 Puslitbangkim Kementrian PUPR

Puslitbangkim Kementrian PUPR

konsep penyediaan perumahan dengan teknologi sistem RISHA yang cepat dan mudah serta konsep pembangunan rusun modular

53 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Persamaan Persepsi terkait Kebijakan Perumahan di Jawa Tengah 25 - February - 2019 Ruang Rapat Lantai 1 Disperakim Prov Jateng

1. Bappeda Prov Jateng
2. Badan Inspektorat Prov Jateng
3. BPKAD Prov Jateng
4. Biro Hukum Setda Prov Jateng
5. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov Jateng
6. Dispermadesdukcapil Prov Jateng
7. Dinsos Prov Jateng
8. SNVT Penyediaan Perumahan Prov Jateng
9. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah
10. Sekretariat Disperakim Prov Jateng
11. Bidang Pertanahan Disperakim Prov Jateng
12. Bidang Kawasan Permukiman Prov Jateng
13. Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperakim Prov Jateng
14. Tim Teknis Bidang Perumahan Disperakim Prov Jateng

Tersampaikannya informasi terkait kebijakan bidang perumahan Disperakim Prov Jateng, dimohon kerjasamanya bagi pihak terkait untuk menuntaskan backlog kepemilikan rumah di Prov Jateng.

54 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa untuk RTLH 21 - February - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Disperakim Prov Jawa Tengah

1. Kabid Perumahan
2. Plt Kasi Perumahan Swadaya
3. Kasi Perumahan Umum
4. Kasi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
5. Koordinator Wilayah
6. Tenaga Pendukung

Membahas teknis pelaksanaan Sosialisasi Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 dan membahas materi yang akan disampaikan pada Sosialisasi serta teknis pelaksanaan desk saat Sosialisasi.

55 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Fasilitasi Studi Banding Perumahan Komunitas Curug Sewu 28 - January - 2019 Perumahan curug sewu asri, Kelurahan Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal

KSM Perumahan Curug Sewu

Memperoleh proses dalam pembentukan komunitas sampai proses pelaksanaan pembangunan rumah dengan sistem ABCG (Academy, Bussines, Community dan Government)

56 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Koordinasi Penentuan Database Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 17 - January - 2019 Ruang Rapat Lantai 1 Disperakim Prov Jateng

1. Kepala Bappeda Prov Jateng
2. Kepala BPKAD Prov Jateng
3. Kepala Disperakim Prov Jateng
4. Kepala Biro Adm Bangda Setda Prov Jateng
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov Jateng
6. Kepala Biro ISDA Setda Prov Jateng
7. Disperamadesdukcapil Prov Jateng
8. Kepala Dinsos Prov Jateng
9. Kepala Diskominfo Prov Jateng

1. Sumber data berasal dari satu sumber yaitu di Diskominfo
2. Aplikasi Disperakim dapat disinkronisasi dalam aplikasi SID di Dispermades sehingga hanya akan ada 1 aplikasi yang digunakan di desa
3. Perlu adanya validasi dan update data secara berkala untuk data kemiskinan dan RTLH
4. Dispermadesdukcapil diharapkan dapat mengawal Pergub Bankeupemdes RTLH Tahun 2019 dan SK Penerima agar dapat segera disosialisasikan ke Kabupaten lebih awal.

57 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Rapat Pembahasan Percepatan Penyediaan Perumahan Bagi ASN di Provinsi 16 - January - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan Disperakim

HIMPERRA, Perum Perumnas Provinai Jawa Tengah

Penyediaan Perumahan untuk ASN di Kota Semarang yang aset milik Provinsi kurang mendukung, perlu adanya penggalian data untuk penyediaan perumahan ASN di lahan aset pemda

58 Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU nya. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Aset Lahan Provinsi 15 - January - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan, Disperakim Prov Jateng

1. Kepala BPKAD Prov Jateng
2. Kepala Dinas PUSDA dan Penataan Ruang Prov Jateng

Pemanfaatan aset lahan Provinsi menjadi Rumah Susun (Rusun).

59 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Rapat Pembahasan interanal Kegiatan Bidang Perumahan Tahun 2019 14 - January - 2019 Ruang Rapat Bidang Perumahan, Disperakim Prov Jateng

Internal Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan 

Kegiatan Bidang Perumahan Tahun 2019

60 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya menuju Rumah Layak Huni Rapat Persiapan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa untuk RTLH Tahun 2019 10 - January - 2019 Ruang Rapat Lantai 1 Disperakim Prov Jateng

1. Kabid Perumahan
2. Plt Kasi Perumahan Swadaya
3. Kasi Perumahan Umum
4. Kasi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
5. Koordinator Wilayah
6. Tenaga Pendukung

1. Penyamaan template progress Bankeupemdes RTLH Tahun 2018
2. Solusi untuk permasalahan yang dihadapi pada Bankeupemdes RTLH harus sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
3. Rencana program Bankeupemdes RTLH tahun 2019 dapat dijelaskan pada Sosialisasi.
4. Percepatan LPJ Bankeupemdes RTLH tahun 2018.

61 Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Terdampak Bencana Rapat Koordinasi Lanjutan Percepatan Penyediaan Perumahan Bagi PNS di Provinsi Jawa Tengah 20 - July - 2017 Disperakim Prov Jateng
Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah
Bappeda Prov. Jateng
BKD Prov. Jateng
BPKAD Prov. Jateng
DPU Bina Marga & Ciptakarya Prov. Jateng
DPU SDA & Tata Ruang Prov. Jateng
Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Prov. Jateng
Biro Hukum Setda Prov. Jateng
Korpri Prov. Jateng
62 Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Terdampak Bencana Rapat Koordinasi Lanjutan Percepatan Penyediaan Perumahan Bagi PNS di Provinsi Jawa Tengah 16 - July - 2017 Disperakim Prov Jateng
Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah
Bappeda Prov. Jateng
BKD Prov. Jateng
BPKAD Prov. Jateng
DPU Bina Marga & Ciptakarya Prov. Jateng
DPU SDA & Tata Ruang Prov. Jateng
Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Prov. Jateng
Biro Hukum Setda Prov. Jateng
Korpri Prov. Jateng
No Kegiatan Acara Tanggal Pelaksanaan Lokasi Undangan/Peserta Resume Rapat
1 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat membahas permohonanPerpanjangan Pengadaan Tanah Bendungan Pidekso Kab. Wonogiri 21 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                        4. Dispermasdes Prov. Jateng         5.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     6. Biro Bangda Prov.Jateng            7. Biro Otda Prov.Jateng                8. BBWS Bengawan Solo                9.Analis kebijakan Ahli Madya Setda Prov. Jateng                                10. Pemkab Wonogiri

 BBWS Bengawan Solo agar segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil langkah konkrit tentang penyelesian permaslahan tanah kas desa, tanah wakaf, tanah timbul dan tanah perhutani

2 Kegiatan Permasalahan Pertanahan Rapat Membahas PePenjelasan terkait batas-batas tanah milik pengairan dan perhutani di desa sumberejo kab. Demak 18 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Biro Hukum Setda Prov.Jateng    3. Biro Otda Prov.Jateng                4. Diinas PUPR Kab. Demak             5.Kantah Kab. Demak                    6.PT. Perhutani                            7. Pemdes Sumberejo                                                         

Akan dilaksanakan penunjukan batas tanah milik Dinas PSDA Kab. Demak dan Perhutani yang ada di Desa Sumberejo

3 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat membahas Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan DI Slinga Kab Purbalingga 12 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                        4. Dispermasdes Prov. Jateng         5.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     6. Biro Bangda Prov.Jateng            7. Biro Otda Prov.Jateng                8. BBWS Serayu Opak             9.Analis kebijakan Ahli Madya Setda Prov. Jateng                                10. Pemkab SPurbalibgga        

 Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan verifikasi dan identifikasi lapangan terkait progres pengadaan tanah di lokasi pembangunan.

4 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Jragung Kab. Semarang 10 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                        4. Dispermasdes Prov. Jateng         5.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     6. Biro Bangda Prov.Jateng            7. Biro Otda Prov.Jateng                8. BBWS Pemali Juana               9.Analis kebijakan Ahli Madya Setda Prov. Jateng                                10. Pemkab Semarang                   11. Kantah Kab Semarang

Pada prinsipnya terhadap dokumen perencanaan dimaksud dapat ditindaklanjuti pada penyelenggaraan tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan pengadaan tanah (sosialisasi kepada masyarakat, pendataan awal kepemilikan dan konsultasi publik) kepastian tempat pelaksanaan serta menghadirkan PT PLN, PT Perhutani dan warga masyarakat yang terdam

5 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat membahas permohonan Progres Pengadaan Tanah Bendungan Pidekso Kab. Wonogiri 07 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                        4. Dispermasdes Prov. Jateng         5.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     6. Biro Bangda Prov.Jateng            7. Biro Otda Prov.Jateng                8. BBWS Bengawan Solo                9.Analis kebijakan Ahli Madya Setda Prov. Jateng

BBWS Bengawan Solo diharapakan menyusun time schedule tentang rencana penyelesaian hal – hal teknis terkait proses pengadaan tanah yang belum terselesaikan yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten setempat  sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku

6 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Validasi dan Verifikasi Data Perencanaan Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta 05 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                                4.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     5. Biro Bangda Prov.Jateng            6. Biro Otda Prov.Jateng                7.Pemerintah Kab. Klaten   8.Pemerintah Kab. Boyolali                              9. Pemerintah Kab. Karanganyar       10. PPK Tol Solo - Yogyakarta  

Data Kepemilikan tanah akan diklarifikasi guna kepastian data kepemilikan tanah dan untuk selanjutnya akan diadakan acara Konsultasi Publik sesuai lokasi yang ditentukan oleh masing-masing Pemerintah kabupaten.  

7 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Kelengkapan Dokumen PerencanaanPengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Industri Brebes 05 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                                4.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     5. Biro Bangda Prov.Jateng            6. Biro Otda Prov.Jateng                  7.Pemerintah Kabupaten Brebes                            8. PT. Kawasan Industri Wijayakusuma     

Pokok dari substansi dokumen perencanaan pengadaan tanah yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah, gambaran umum status tanah yang memuat data by name by address  masyarakat yang terkena pembangunan Kawasan industri Brebes sebagai data awal masyarakat yang diundang pada pelaksanaan Sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat serta Konsultasi Publik, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah digunakan sebagai acuan waktu pada saat pemberian Uang Ganti Kerugian kepada masyarakat, perkiraan nilai tanah sebagai acuan oleh Kawasan Industri Brebes untuk menyusun perencanaan penganggaran pengadaan tanah

8 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tamabahan Ruas Tol Trans Jawa di provinsi Jawa Tengah 03 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                        4. Dispermasdes Prov. Jateng         5.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     6. Biro Bangda Prov.Jateng            7. Biro Otda Prov.Jateng                8. Pemerintah Kab.Pekalongan                 9.Pemerintah Kab. Brebes                10.PPK Tol Trans Jawa        

PPK Tol Trans Jawa dan Pemerintah Kab. Pekalongan berkomitmen untuk menyelenggarakan percepatan percepatan pengadaan tanah dan permasalahan teknis dilapangan                                                                                                      

9 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap 26 - November - 2019 Ruang Rapat Lantai II Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                           4. Biro Otda Prov.Jateng                5. Pemkab Cilacap                         6. Direktur PT.Pertamina Persero                

1.Bahwa pengajuan permohonan penetapan lokasi oleh PT.PERTAMINA PERSERO melampaui batas yang diatur dalam Pasal 43 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, yaitu pengajuan permohonan perpanjangan penetapan lokasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya penetapan lokasi dengan demikian tidak lagi dapat ditindaklanjuti perpanjangan penetapan lokasinya;   
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, penetapan lokasi yang telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, dilakukan Pembaharuan Penetapan Lokasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, oleh karena RDMP merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) maka dimungkinkan untuk dilaksanakan pembaharuan selama 2 (dua) tahun;

10 Kegiatan Tertib Administrasi Pertanahan Membahas Penyelenggaraan Kegiatan Tertib Administrasi Pertanahan berupa Zonasi Nilai Tanah. 25 - November - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                         2.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     3.  Biro Otda Prov.Jateng                       

pembahasan perjanjian kerja sama antara kanwil BPN dengan Disperakim Prov Jateng tentang kegiatan tertib administrasi pertanahan berupa zonasi  nilai tanah

11 Kegiatan Permasalahan Pertanahan Rakor Penanganan Permasalahan Pertanahan di Daerah Dalam Rangka Mendukung Reforma Agraria 12 - November - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

.    Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
2.    Bappeda  Provinsi Jawa Tengah;
3.    Dispermasdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
4.    Biro Pemerintahan   Otda   dan Kerjasama Setda  Provinsi  Jawa Tengah;
5.    Biro   Hukum   Setda   Provinsi  Jawa Tengah;
6.    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
7.    Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang;
8.    Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
9.    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung;
10.    Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
11.    Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal;
12.    Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang;
13.    Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen;
14.    Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
15.    Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
16.    Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen;
17.    Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan;
18.    Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes.;
19.    Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
20.    Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Demak;
21.    Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara;
22.    Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap;
23.    Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan.;
24.    Pemerintahan Setda Kabupaten Blora;
25.    Bagian Bina Pembangunan Setda Kabupaten Boyolali;
26.    Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Karanganyar;
27.    Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pati;
28.    Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;
29.    Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang;
30.    Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang;
31.    Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjarnegara;
32.    Bagian Pemerintahan Setda Kota Surakarta;
33.    Bagian Pemerintahan Setda Kota Tegal;
34.    Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang;
35.    Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan

a.    Persamaaan persepsi dalam implementasi regulasi di daerah sesuai ketentuan normatif yang ada sebagai bahan pengambilan kebijakan di Daerah sehingga tercipta sinergis dalam proses penyelesaian permasalahan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah.

b.    Membantu Pemerintah Daerah dan memfasilitasi permasalahan-permasalahan bidang pertanahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

c.    Terbentuknya gugus tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota guna memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria.

12 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Permohonan Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi SUTET 500 kV Tx (Ungaran-Pedan) – Mandirancan di Kab. Pemalang, Kab. Semarang dan Kota Semarang 06 - November - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                                4.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     5. Biro Bangda Prov.Jateng            6. Biro Otda Prov.Jateng                 7.Pemerintah Kabupaten Semarang 8.Pemerintah Kabupaten Pemalang 9.Pemerintah Kota Semarang           10.Dispermasdes Prov.Jateng         11. Kantah Kab.Pemalang              12. Kantah Kab. Semarang             13.Kantah Kota Semarang              14. GM Manager PT PLN UIP JBT II                               

1. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bahwa penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, Gubernur memperbarui Penetapan Lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

13 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Permohonan Pembaharuan Penetapan Lokasi untuk Ruas Jalan Tol Semarang - Demak. 06 - November - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                     4. Dispermasdes Prov.Jateng                                     5. Biro Hukum Setda Prov.Jateng     6. Biro Bangda Prov.Jateng            7. Biro Otda Prov.Jateng                  8. Pemerintah Kabupaten Demak     9. Pemerintah Kota Semarang        10.PPK Jalan Tol Semarang-Demak

1.Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bahwa penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, Gubernur memperbarui Penetapan Lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
2.PPK Jalan Tol Semarang Demak berkoordinasi aktif dengan Dispermasdesdukcapil Prov. Jateng untuk proses penyelesaian pelepasan dan tukar menukar Tanah Kas Desa.
.
 

14 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Permohonan Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi SUTET 500 kV Tx (Ungaran-Pedan) – Mandirancan di Kab. Pemalang, Kab. Semarang dan Kota Semarang. 05 - November - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng                2. Bappeda Prov. Jateng                3. DLHK Prov.Jateng                        4. Dispermasdes Prov. Jateng         5.Biro Hukum Setda Prov.Jateng     6. Biro Bangda Prov.Jateng            7. Biro Otda Prov.Jateng                8. Pemkab Pemalang                     9. Pemkot Semarang                        10. Pemkab. Boyolali                          12. Pemkot Semarang                    13. GM PT.PLN UIP JBT II

1. Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV TX (Ungaran-Pedan) – Mandirancan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Semarang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 13 Januari 2019;                             2.Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV TX (Ungaran-Pedan) – Mandirancan di Kota Semarang berakhir masa berlakunya pada tanggal 10 Januari 2019.                                                                                       3.Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bahwa penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, Gubernur memperbarui Penetapan Lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;

15 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat membahas tindak lanjut Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo 28 - October - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. DLHK Prov.Jateng                                       2. Biro Otda Prov.Jateng                 3. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak                

1. PT PLN dan Pemerintah Kab.Tegal dan Pemerintah Kab.Brebes berkomitmen untuk menyelenggarakan percepatan percepatan pengadaan tanah dan permasalahan teknis dilapangan                                                2. mendukung terbentuknya Tim Percepatan                                                                                                  

16 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat membahas permohonan perpanjangan jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo Lintas Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo dan Pembaharuan Penetapan Lokasi Jalur Ganda Rel Kereta Api Semarang Tawang - Bojonegoro serta Semarang-Pekalongan 27 - September - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng, 2. Bappeda Prov. Jateng, 3. DLHK Prov.Jateng, 4. Dispermasdes Prov. Jateng, 5.Biro Hukum Setda Prov.Jateng, 6. Biro Bangda Prov.Jateng, 7. Biro Otda Prov.Jateng, 8.Pemkot Pekalongan, 9. Pemkot Semarang, 10. Pemkab. Boyolali, 12. Pemkab. Kendal, 13. Kantah Boyolali, 14. BTP Jawa Bagian Tengah, 15. Analisi Kebijakan Madya Konsentrasi Bidang Pemerintahan dan Politik 

1.BTP dan Pemkot/Pemkab setempat dan Kator Pertanahan bersama-sama berkomitmen menyelenggarakan percepatan pengadaan tanah dan penyelesaian masalah teknis di lapangan untuk secara produktif mengambil langkah-langkah yang diperlukan

17 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Pra Sosialisasi Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Jragung 26 - September - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng, 2. Bappeda Prov. Jateng, 3. DLHK Prov.Jateng, 4.Biro Hukum Setda Prov.Jateng, 5. Biro Bangda Prov.Jateng, 6. Biro Otda Prov.Jateng, 7.Pemerintah Kabupaten Semarang, 8. BBWS Pemali Juana   

1. masih banyaknyanya kendala di lapangan sebelum pelaksanaan pra sosialisasi diantaranya pemindahan tower SUTET yang terdampak pembangunan

18 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Penilaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Jragung 16 - September - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng, 2. Bappeda Prov. Jateng, 3. DLHK Prov.Jateng,  4.Biro Hukum Setda Prov.Jateng, 5. Biro Bangda Prov.Jateng, 6. Biro Otda Prov.Jateng, 7.Dinas PU SDA TARU Prov.Jateng, 8.Pemerintah Kabupaten Semarang 9.Kantor Pertanahan Kab.Semarang,10. BBWS Pemali Juana     

1. BBWS Pemali Juana agar Berkoordinasi aktif dengan Pemkab Semarang terkait pembangunan, 2. Terkait perubahan Ijin lingkungan untuk dikeluarkan sesuai schedule yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan 

19 Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentimhan Umum Rapat Membahas Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan SUTET 50okV (Ungarabn-Pedan)-Mandirancan Kab.Tegal dan Kab.Brebes 04 - September - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kanwil BPN Prov.Jateng, 2. Bappeda Prov. Jateng,3. DLHK Prov.Jateng, 4. Dispermasdes Prov. Jateng, 5.Biro Hukum Setda Prov.Jateng, 6. Biro Bangda Prov.Jateng, 7. Biro Otda Prov.Jateng, 8. Pemerintah Kab.Tegal, 9.Pemerintah Kab. Brebes, 10.Kantor Pertanahan Kab.Tegal, 11.Kantor Pertanahan Kab Brebes, 12. GM PT.PLN UIP Jawa Bagian II

1. PT PLN dan Pemerintah Kab.Tegal dan Pemerintah Kab.Brebes berkomitmen untuk menyelenggarakan percepatan percepatan pengadaan tanah dan permasalahan teknis dilapangan

20 Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rapat Membahas Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan SUTET PLTU Tanjungjati-Tx (Ungaran-Pedan) untuk Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semaran 29 - August - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kepala Kanwil bpn prov. Jateng;  

2. Kepala Bappeda litbang prov. Jateng;
3. Kepala Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Prov. Jateng;
4. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jateng;
5. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Prov. Jateng;                        

6.Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng;
7. Kepala Biro Adm. Bangda Setda Prov. Jateng;
8. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Prov. Jateng;
9. Bupati Kendal;                              

10. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kendal;      

11. General Manager Jawa Bagian Tengah II PT. PLN

1. Persiapan Verifikasi Data dan Klarifikasi Lapangan Permohonan Perpanjangan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah SUTET 500 kV (Ungaran-Pedan) - Mandirancan di Kabupaten Kendal;                                                            

2. Koordinasi dengan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Prov. Jateng.

21 Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rapat Membahas Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan SUTET PLTU Tanjungjati-Tx (Ungaran-Pedan) untuk Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang 19 - August - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kepala Kanwil bpn prov. Jateng;  

2. Kepala Bappeda litbang prov. Jateng;

3. Kepala Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Prov. Jateng;

4. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jateng;

5. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Prov. Jateng;                      

6.Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng;

7. Kepala Biro Adm. Bangda Setda Prov. Jateng;

8. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Prov. Jateng;

9. Bupati Kudus;                               

10. Bupati Pati;                            

11. Bupati Semarang;                  

12. Bupati Grobogan;  

13. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kudus;              

14. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati;

15. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Grobogan;                                        

16. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang;              

17. General Manager Jawa Bagian Tengah II PT. PLN.

1. Persiapan Verifikasi Data dan Klarifikasi Lapangan Permohonan Perpanjangan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah SUTET 500 kV PLTU Tanjungjati-Tx (Ungaran-Pedan) di Kabupaten Pati, Grobogan, Kudus, dan Semarang;      

2. Koordinasi dengan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Prov. Jateng.

22 Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rapat Membahas Pra Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga 13 - August - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kepala Kanwil bpn prov. Jateng;   2. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng
3. Kepala Bappeda litbang prov. Jateng;
4. Kepala Dinas lingkungan hidup dan kehutanan prov. Jateng;
5. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jateng;
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng;
6. Kepala Biro Adm. Bangda Setda Prov. Jateng;
7. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda prov. Jateng;
8. Bupati Purbalingga
 

Persiapan Pra Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga dan Koordinasi dengan Tim Pengadaan Tanah Prov. Jateng 

23 Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi urusan pertanahan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Reforma Agraria di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. 16 - July - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Cq. Staf Teknis Bidang Sarpras;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Cq. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan;
8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Cq. Staf Seksi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembinaan Aset Desa;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Cq. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Cq. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Cq. Kepala Bidang Mineral dan Batubara;
13. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Direktur Bank Jateng;
15. Kepala Kanwil BRI Jawa Tengah.

 

1. bahwa keberhasilan dan kesuksesan Reforma Agraria perlu adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan yang terwadahi dalam kelembagaan yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria, Baik Tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Mei 2018, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Gugus Tugas Reforma.                                                                                                                      2. Agrariadiperhatikan agar Gugus Tugas tersebut dapat berjalan optimal adalah pengaturan mekanisme dan tata kerja Gugus Tugas tersebut hal ini sesuai amanat ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Menteri dalam hal ini Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala BPN. Namun sampai saat ini petunjuk teknis dimaksud belum terbit.                                                             3.Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang terwadahi dalam kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria, perlu dukungan dan dorongan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati/Walikota terkait Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Reforma Agraria untuk membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria dan pengalokasian anggaran dalam APBD.                                         4. Mendorong masing–masing SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam keanggotaan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi segala bentuk kegiatan yang sudah maupun yang akan dilaksanakan untuk menunjang kegiatan reforma agraria mulai tahun anggaran 2018 dengan format matrik yang secepatnya akan di distribusikan ke masing-masing anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah.                                                      

24 Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi urusan pertanahan Rapat pembahasan Petunjuk Teknis tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 11 - July - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1.Inspektur Prov. Jateng
2. Kepala BAPPEDA Prov. Jateng
3. Kepala BPKAD Prov. Jateng
4. Kepala Satpol PP Prov. Jateng
5. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Prov. Jateng
6. Kepala Biro Hukum SETDA Prov. Jateng

 

1.Perubahan judul draft Pergub Juknis tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan/ Okupasi Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tanpa Ijin Yang Berhak menjadi Juknis Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Membahas rencana koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pendalaman materi terkait upaya penertiban aset-aset milik Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan dan penyempurnaan dalam penyusunan draft pergub  dimaksud.

25 Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rapat Membahas Pra Sosialisasi Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen Kabupaten Demak 05 - July - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng
2. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Prov. Jateng;
3. Bupati Dema

1.Koordinasi Pra Sosialisasi Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen

26 Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rapat Membahas Pra Sosialisasi Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen Kabupaten Demak. 05 - July - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;
2. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Prov. Jateng;
3. Bupati Demak

 

1.Koordinasi Pra Sosialisasi Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen

27 Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rapat Membahas Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen Kabupaten Demak. 02 - July - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

1. Kepala kanwil bpn prov. Jateng;
2. Kepala bappeda litbang prov. Jateng;
3. Kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan prov. Jateng;
4. Kepala dinas pu bina marga dan cipta karya prov. Jateng;
5. Kepala biro hukum setda prov. Jateng;
6. Kepala biro adm. Bangda setda prov. Jateng;
7. Kepala biro pemerintahan otda dan kerjasama setda prov. Jateng;
8. Bupati demak;
9. Kepala kantor pertanahan kabupaten demak;

 

1.Koordinasi antara Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Jawa Tengah dan pembahasan dokumen perencanaan

28 Kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan Rapat Koordinasi Permasalahan Pertanahan di Daerah 02 - May - 2019 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

35 Kabupaten/Kota

1. Evaluasi, Pembinaan dan menyamakan persepsi mengenai mekanisme dan regulasi di antara Kabupaten Kota dalam penanganan                                                             2. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan OPD Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan penanganan permasalahan di daerah                             

29 Penetapan Lokasi Bagi Kepentingan Umum Rapat Membahas Permohonan Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Rel Ganda KAI SoloBalapan Walikukun di Kabupaten Sragen 28 - March - 2019 Ruang Rapat Lantai I Disperakim Prov Jateng

Kanwil BPN Prov Jateng,Bappeda Prov Jateng, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Jateng, Dispermasdes Prov. Jateng, Biro Hukum Prov Jateng, Biro Administrasi Bangda Setda Prov Jateng, Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Prov Jateng, Pemerintah Kab.Sragen, Kantah Kab.Sragen, Balai Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah

Balai Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dan Kantor Pertanahan  secara bersama-sama berkomitmen untuk menyelenggarakan percepatan pengadaan tanah dan penyelesaian teknis di lapangan secara produktif mengambil langkah-langkah yang diperlukan  

30 Pensertipikatan Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B Prov. Jateng Rapat Koordinasi membahas keberlanjutan Sertipikasi hak atas tanah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan LP2B 22 - March - 2019 Ruang Rapat Lantai I Disperakim Prov Jateng

Kanwil BPN Prov Jateng, Bappeda Prov Jateng,inspektorat Prov jateng, Biro Hukum Setda Prov Jateng, Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Prov Jateng, Biro Administrasi Bangda Setda Prov Jateng, Kepala Bidang Keterpaduan Disperakim Prov Jateng, , Plt Kepala Bidang Perumahan Disperakim Prov Jateng

Sertipikasi Hak Atas Tanah tersebut dilaksankan dalam rangka mendukung bukti kepemilikan hak atas tanah kegiatan RTLH sehingga sertipikat tersebut dapat didayahgunakan untuk kepentingan usaha produktif yang mampu memberi keuntungan secara finansial

31 Pensertipikatan Tanah Kas Desa Rapat membahas tata cara pengisian formulir permohonan pensertipikatan Tanah Kas Desa 14 - March - 2019 Ruang Rapat Lantai I Disperakim Prov Jateng

Kanwil BPN Prov Jateng,Dispermasdes Kab.Rembang, Bagian TAPEM Setda Kab.Rembang 

Persiapan kelengkapan data tanah kas desa yang akan ditingkatkan status haknya melalui kegiatan pensertipikatan tanah berupa dokumen formulir pendaftaran tanah dan copy data tanah kas desa pada buku C Desa pada masing-masing desa serta sosialisasi tat acara pengisian formulir permohonan pensertipikatan Tanah Kas Desa

32 Penanganan Permasalahan Sebagai Kewenangan Provinsi Rapat membahas persoalan tentang permohonan audiensi mengenai pembebasan tanah masyarakat yang terletak di komplek kantor BP2LK 22 - February - 2019 Ruang Rapat Lantai I Disperakim Prov Jateng

Kanwil BPN Prov Jateng, Bappeda Prov Jateng, BPKAD Prov Jateng, Dinas Pendidikan Prov Jateng, Biro Hukum Prov Jateng, Biro Otda dan Kesra Prov Jateng

Pelaporan permasalahan pembebasan tanah di komplek kantor BP2LK  

33 Pensertipikatan Hak Atas Tanah Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Prov. Jateng Membahas draft perjanjian kerjasama antara Disperakim Prov.Jateng dan Badan Pertanahan Nasional Prov. Jateng 21 - February - 2019 Ruang Rapat Lantai I Disperakim Prov Jateng

Kanwi BPN Prov.Jateng

Pembahasan draft perjanjian kerjasama pensertipikatan LP2B sejumlah 100 bidang di Kab.Blora

34 Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan Rapat Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan 15 - February - 2019 Ruang Rapat Lantai I Disperakim Prov Jateng

Tim Teknis Disperakim Prov Jateng

Persiapan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan 

35 Identifikasi Tanah Hak Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rapat Koordinasi membahas Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Tanah Hak Pakai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemetaan Tematik Tanah Hak Guna Usaha dan Sosialisasi Pengelolaan Hak Guna Usaha TA.2019 14 - February - 2019 Ruang Rapat Lantai I Disperakim Prov Jateng

Tim Teknis Disperakim Prov Jateng

Persiapan Kegiatan Identifikasi Tanah Hak Pakai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemetaan Tematik Tanah Hak Guna Usaha dan Sosialisasi Pengelolaan Hak Guna Usaha TA.2019 

36 Pensertipikatan Tanah Kas Desa Membahas persiapan Pensertipikatan Tanah Kas Desa di Kabupaten Rembang dan Blora 12 - February - 2019 Ruang Rapat Lantai I Disperakim Prov Jateng

Kanwil BPN Prov Jateng,Dispermasdes Kab.Rembang, Bagian TAPEM Setda Kab.Rembang 

Persiapan pelaksanaan tata cara pengisian formulir permohonan persyaratan Tanah Kas Desa

37 Penetapan Lokasi Bagi Kepentingan Umum Rapat Ekspose membahas dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan tambahan lahan proyek RDMP RU IV Cilacap 16 - January - 2019 Ruang Rapat Lantai I Disperakim Prov Jateng

Kanwil BPN Prov. Jateng, Bappeda Prov.Jateng, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Jateng, Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Prov. Jateng  Biro Hukum Setda Prov.Jateng , Pemerintah Kab. Cilacap, Kantor Pertanahan Kab. Cilacap  dan PT. Pertamina.

Adanya perubahan status tanah yang semula sewa menyewa, adanya penambahan luasan yang akan digunakan mengganti jalan nasional yang tidak boleh terputus, adanya pemindahan kali Cinyemek yang masuk dalam area RDMP RU IV Cilacap dengan mempetimbangkan aspek teknis, keamanan dan aspek lingkungan direlokasi ke arah pinggir sisi terluar pagar proyek.

38 Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Rapat koordinasi Pengawasan Tingkat (OPD) 07 - June - 2017 Ruang Rapat Lantai II Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang.

Dasar :

Nota Dinas Sekretaris DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 112/PROG/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Rapat koordinasi Pengawasan Tingakt OPD.

Peserta Rapat :

a.Kepala Bidang Perumahan;

b.Kepala Bidang Kawasan Permukiman

c. Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. Kepala Bidang Pertanahan.

Disertai Pejabat Eselon IV

a. SNVT Penyediaan Perumahan.

a. Program Kegiatan Usulan 2018.

b. Visi dan misi masing-masing bidang.

39 Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Sosialisasi Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B di Balai Desa Kayugiyang Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo 24 - May - 2017 Balai Desa Kayugiyang yang diikuti para calon penerima sertipikat warga Dusun Banaran Desa Kayugiyang Kecamatan Garung

Dasar :

Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 590/757 tanggal 17 Mei 2017 perihal

Sosialisasi Sertipikasi Tanah.

Peserta sosialiasasi :

a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Jawa Tengah;

b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

c. Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;

d. Kepala Desa Kayugiyang ;

e. Perangkat Desa Kayugiyang Kecamatan

Garung Kabupaten Wonosobo.

f. Calon peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah

Maksud dan tujuan sosialisasi Sertipikasi

Hak Atas Tanah tersebut untuk

memberikan pencerahan kepada Kepala

Desa beserta Perangkat Desa Kayugiyang

dan calon penerima program Sertifikasi Hak

Atas Tanah bahwa kegiatan Sertipikasi Hak

Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar

Kawasan Hutan dan LP2B bertujuan untuk :

a. Membantu meringankan masyarakat

dalam perolehan sertipikat tanah;

b. Menekan alih fungsi lahan yang disinyalir

lahan pertanian banyak beralih dan atau

berubah fungsi ke lahan non

pertanian/industri, Hal ini setidaknya

untuk menjaga ketersediaan cadangan

pangan masyarakat lokal;

c. Membuka akses ke lembaga permodalan

dan perbankan, melalui sertipikat tanah

ini dapat diagunkan ke lembaga

keuangan dalam aspek luas;

d. Memberikan edukasi yang mendidik

kepada masyarakat, bahwa seluruh

lahan/tanah harus bersertipikat secara

hukum dan hal itu menjadi kewajiban

seluruh warga masyarakat untuk

mengupayakannya;

e. Membangun jejaring ekonomi produktif,

karena melalui penerbitan sertifikat akan

dapat didayagunakan untuk kepentingan

usaha produktif yang mampu memberi

daya ungkit secara finansial dalam hal

pendapatan;

f. Menumbuhkembangkan upaya

pelestarian lingkungan yang

berkelanjutan dengan mengelola

tanah/lahan secara optimal, baik untuk

tanaman pertanian dan komoditas lain

yang signifikan;

g. Melalui kegiatan ini pula diupayakan

meningkatkan upaya membentuk

lingkungan yang hijau, udara bersih,

terjaga sumberdaya air dan

meminimalkan kerusakan lingkungan

lainnya;

h. Menumbuhkembangkan semangat

kebersamaan dalam proses penyiapan,

pelaksanaan dan proses penerbitan

masyarakat melalui swadaya dan

musyawarah mufakat

40 47 Rapat Koordinasi Penanganan kasus limpahan Mensetneg terkait penyelesaian ganti rugi tanah milik warga yang terkena Waduk Kedung Ombo dan kasus dugaan duplikasi anggaran DIP Tahun 1998- 2002 sebesar Rp. 42.974.648.42 5,- untuk kegiatan penyelesaian permasalahan Waduk Kedung Ombo. 22 - May - 2017 Ruang Rapat Lantai 2 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda Nomor 127 – 133 Semarang

Dasar :

Surat Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor

005/1516/ Irbansus/2017 tanggal 19 Mei 2017

perihal Koordinasi Penanganan kasus limpahan

Mensetneg.

Peserta :

a. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana;

b. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;

c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Jawa Tengah;

d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah;

e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

f. Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama

Setda Provinsi Jawa Tengah;

g. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah

a. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan

dan Kemasyarakatan pada Kementerian

Sekretariat Negara telah mengirimkan

surat kepada Inspektur Provinsi Jawa

Tengah melalui Surat Nomor :B-

3997/Kemensetneg/D-

2/DM.05/08/2015 tanggal 25 Agustus

2016 perihal pengaduaan masyarakat

atas nama Sdr. Jaswadi H.(Petugas

Khusus Resetlement Issues

Kedungmulyo Kecamatan Kemusu

Kabupaten Boyolali yang pada intinya

melaporkan tentang penyelesaian ganti

rugi tanah milik warga yang terkena

Waduk Kedung Ombo dan kasus

dugaan duplikasi anggaran DIP Tahun

1998-2002 sebesar Rp.

42.974.648.425,- untuk kegiatan

penyelesaian permasalahan Waduk

Kedung Ombo;

b. Deputi Menteri Sekretariat Negara

Bidang Pengawasan sudah mengirim

surat kepada Gubernur Jawa Tengah

melalui Surat Nomor :B-

2032/Setneg/D-5/2009 tanggal 21 April

2009 perihal pengaduan masyarakat

terkait surat aduan Sdr. Jaswadi HS dkk

tanggal 22 Pebruari 2009 yang

 

ditujukan kepada Presiden dan surat

Deputi Menteri Sekretariat Negara

Bidang Pengawasan tersebut sudah

dijawab oleh Sekretaris Daerah Provinsi

Jawa Tengah melalui surat Nomor

759/087 tanggal 3 Juli 2009 perihal

pengaduan masyarakat.

c. Surat Deputi Bidang Hubungan

Kelembagaan dan Kemasyarakatan

pada Kementerian Sekretariat Negara

harus dijawab namun jawaban surat

tersebut mengacu pada Surat

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 759/087 tanggal 3 Juli

2009 perihal pengaduan masyarakat

sehingga jawaban tersebut bisa

sinkronisasi .

41 Melaksanakan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah terkait Nota Dinas kepada Bapak Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah 17 - May - 2017 Ruang Rapat Lantai IV Bappeda Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda Nomor 127-133 Semarang

a. Bappeda Provinsi Jawa Tengah; Bappeda sudah menyiapkan konsep Nota

b. Kasi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Dinas kepada Bapak Sekretariat Daerah pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah

42 Kunjungan lapangan di Kabupaten Jepara yang digunakan untuk Asrama Perwira Polres Jepara, Kantor Polsek Kota, Kantor Polsek Keling dan Asrama serta Kantor Polsek Kalinyamata 16 - May - 2017 di Kabupaten Jepara yang digunakan untuk Asrama Perwira Polres Jepara, Kantor Polsek Kota, Kantor Polsek Keling dan Asrama serta Kantor Polsek Kalinyamatan

Dasar :

Surat Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/00380 tanggal 12 Mei 2017 tentang Undangan kunjungan lapangan di Kabupaten Jepara.

Peserta :

a. Inspektur     Provinsi    Jawa Tengah;

b. Dinas Pertanian dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

c. Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

e. RSUD Kelet Jepara;

f. Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda

a. Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah yang terletak di Kabupaten

Jepara yang dibangun untuk Kantor

Polsek Kota di Jalan MT. Haryono,

Kantor Polsek Keling dan Kantor Polsek

Kalinyamatan kondisi bangunannya

sudah dibangun dan digunakan untuk

operasional;

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Tengah, RSUD Kelet Jepara serta

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi

Jawa Tengah agar membuat kajian

terkait permohonan hibah Kapolda Jawa

Tengah terhadap tanah milik Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah yang terletak di

Kabupaten Jepara apakah aset yang

dimohonkan hibah tersebut masih

digunakan untuk mendukung tugas dan

ungsi Dinas;

c. Permohonan hibah dari Kapolda Jawa

Tengah terhadap tanah milik Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah yang terletak di

Kabupaten Jepara yang digunakan untuk

asrama perlu dipertimbangkan dan dikaji

Lagi

43 41 Rapat koordinasi kesepakatan target dan pelaksanaan program Reforma Agraria di Jawa Tengah 12 - May - 2017 Ruang Rapat Lantai IV Bappeda Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda Nomor 127-133 Semarang

Dasar :

Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/8763 tanggal 10 Mei 2017 perihal Undangan rapat koordinasi kesepakatan target dan pelaksanaan program Reforma Agraria di Jawa Tengah.

 

Peserta Rapat:

Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

Bidang Perekonomian pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah;

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah;

Biro Tata Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencana

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyampaikan usulan Reforma Agraria Tahun 2018 kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

Data eksiting aset Reforma Agraria disiapkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

Diperlukan kesamaan persepsi kepada seluruh Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota beserta OPD Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Reforma Agraria di Jawa Tengah;

Diperlukan kesiapan Program/ kegiatan beserta pendanaan Kabupaten/Kota serta dukungan Provinsi Jawa Tengah terhadap Aset dan Akses Reforma Agraria.

Sesuai tugas dan fungsi Koordinatif maka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Reforma Agraria dimaksud dapatnya difasilitasi oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah akan membuat nota dinas kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah dan Rakor Reforma Agraria.

 

Tindak Lanjut :

Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah terkait Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Jawa Tengah untuk :

Sertipikat hak atas tanah sejumlah 180.000 (seratus delapan puluh ribu) bidang;

Sertipikat redistribusi tanah obyek landreform;

Data tekstual dan spasial P4T bidang tanah

44 40 Sosialisasi Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) dan Uraian Jabatan 10 - May - 2017 Ruang Rapat Lantai II Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang.

Dasar :

Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 57/SEK-UPEG/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Sosialisasi Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) dan Uraian Jabatan.

 

Peserta Rapat :

  1. Kepala Bidang Perumahan;
  2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
  3. Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Kepala Bidang Pertanahan.
  5. Disertai Pejabat Eselon IV.

Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) dan Uraian Jabatan Bidang Pertanahan perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan arahan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

45 39 Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa 09 - May - 2017 Ruang Rapat Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang

Dasar :

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/0007126 tanggal 4 Mei 2017 tentang Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

Peserta Rapat :

  1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
  2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
  3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
  4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
  6. Dinas Perumahan Rakya dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
  7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
  9. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
  10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
  11. Kantor Wilayah Kementeriaan Agama Provinsi Tengah;
  12. Biro Administrasi Bangda Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  13. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah;
  14. Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Daerah dan Kerja sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  15. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  16. Bagian Administrasi Bangda Kota Semarang;
  17. Binda Jawa Tengah;
  18. Divre Perum Perhutani Jawa Tengah Up. Kepala Departemen Perencanaan Pengembangan Bisnis dan Pemasaran
  19. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Jawa, Madura dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  20. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU;
  21. BBWS Pemali Juana;
  22. PPK Tol Ruas Pejagan – Pemalang;
  23. PPK Tol Ruas Pemalang-Batang;
  24. PPK Tol Ruas Batang- Semarang I;
  25. PPK Tol Ruas Batang-Semarang II;
  26. PPK Tol Ruas Batang-Semarang III;
  27. PK Tol Ruas Semarang-Salatiga;
  28. PPK Tol Ruas Salatiga-Boyolali dan Solo-Mantingan I;
  29. PK Tol Ruas Solo-Mantingan II;
  30. PPK Tol Ruas Semarang-Demak;
  31. PT. Pejagan-Pemalang Toll Road;
  32. PT. Waskita Karya;
  33. PT. Pemalang-Batang Toll Road;
  34. PT. Jasa Marga Semarang-Batang;
  35. PT. Trans Marga Jawa Tengah;
  36. PT. Solo Ngawi Jaya;
  37. BPN Kabupaten Brebes;
  38. PN Kota Tegal;
  39. PN Kabupaten Tegal;
  40. BPN Kabupaten Pemalang;
  41. PN Kabupaten Pekalongan;
  42. BPN Kota Pekalongan;
  43. BPN Kabupaten Batang;
  44. BPN Kabupaten Kendal;
  45. BPN Kabupaten Semarang;
  46. BPN Kota Semarang;
  47. BPN Kabupaten Demak;
  48. PN Kota Salatiga;
  49. BPN Kabupaten Boyolali;
  50. BPN Kota Surakarta;
  51. BPN Kabupaten Sragen;
  52. PN Kabupaten Karanganyar;
  53. Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
  54. PD Bidang Infrastruktur Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kotaa Surakarta, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar

Kondisi jalur fungsional Lebaran 2017 Pejagan-Semarang

1) Fungsional dari Brebes Timur s/d Ngaliyan ± 145 Km (di Weleri lalu

lintas keluar sepanjang 3 Km dan masuk kembali menuju Ngaliyan);

2) Lokasi exit Sementara :

 

  1. Exit Ujung Rusi (Tegal);
  2. Exit Karang Jati (Tegal);
  3. Exit Warurejo (Tegal);
  4. Exit Sewaka (Pemalang);
  5. Exit Beji (Pemalang);
  6. Exit Bojong (Pekalongan);
  7. Exit Tulis (Batang);
  8. Exit Banyu Putih (Batang);
  9. Exit Mentosari (Batang);
  10. Exit Grinsing (Kendal)-Entrance Weleri (Kendal);
  11. Exit Margomulyo (Kendal);
  12. Exit Kedawung (Semarang);
  13. Exit Ngaliyan (Semarang).

 

  1. Kondisi jalur fungsional Lebaran 2017 Semarang-Surabaya.

1) Jalan tol dari Semarang s/d Surabaya fungsional sepanjang ± 144 Km, dikombinasikan dengan jalan nasional.

 

  1. Pada lokasi jalan tol yang belum siap menggunakan jalan nasional yaitu Salatiga-Kartosuro, Widodaren-Klitik (Ngawi), Sawahan (nganjuk), Kedungjati (Grobogan)-Purworejo, Wilayan (Nganjuk )-Kertosono.

 

3) Lokasi Exit Sebidang :

  1. Exit Kartosuro (Sukoharjo);
  2. Exit Pungkruk (Sragen);
  3. Exit Widodaren (Ngawi);
  4. Exit Ngawi (Ngawi);
  5. Exit Gunungan (Magetan);
  6. Exit Sawahan (Nganjuk);
  7. Exit Kedungjati (Grobogan);
  8. Exit Purworejo (Purworejo);
46 Rapat membahas permohonan hibah Kapolda Jawa Tengah terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Jepara yang digunakan untuk Asrama Perwira Polres Jepara, Kantor Polsek Kota, Kantor Polsek Keling dan Asrama serta Kantor Polsek Kalinyamatan 09 - May - 2017 Ruang Rapat Bidang Aset Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah Gedung A Lantai 12 Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang

Dasar :

Surat Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/412 tanggal 8 Mei 2017 tentang Undangan rapat membahas permohonan hibah Kapolda Jawa Tengah terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Jepara.

Peserta Rapat:

  1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
  2. Dinas Pertanian dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
  5. RSUD Kelet Jepara;
  6. Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  7. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah

Permohonan hibah Kapolda Jawa Tengah atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Jepara antara lain :

1. Jalan MT. Haryono seluas 800 m2sejak tahun 2003 dipakai untuk Asrama Perwira Polres Jepara dan seluas 3.000 m2 sejak tahun2003 dipakai untuk Kantor Polsek Kota dibawah pengelolaanDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

2. Jalan Jepara-Kelet seluas 1.666 m2 dan sejak tahun 2013 dipakai untuk Kantor Polsek Keling dan Asramadibawah pengelolaan RSUD Kelet Jepara;

3. Jalan Kalinyamatan-Jepara seluas 2.140 m2 sejak tahun 2013 dipakai untuk Kantor Polsek Kalinyamatan yang dikelola Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka memberikan gambaran dan kejelasan obyek serta keakuratan data maka perlu dilakukan kunjungan lapangan l atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Jepara

47 37 Rapat koordinasi Pengawasan OPD 04 - May - 2017 Ruang Rapat Lantai II Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang.

Dasar :

Nota Dinas Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 93/Prog/IV/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Rapat koordinasi Pengawasan OPD.

 

Peserta Rapat :

  1. Kepala Bidang Perumahan;
  2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
  3. Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Kepala Bidang Pertanahan.

Disertai Pejabat Eselon IV.

  1. Satker SNVT Penyediaan Perumahan.

Data Capai Program Tahun Anggaran 2017 sebagai bahan Rakor Gubernur tanggal 2 Mei 2017

48 36 Rapat Koordinasi Sertifikasi Tanah Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari Tahun Anggaran 2017 Tahap II 28 - April - 2017 Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dasar :

Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/588 tanggal 19 April 2017 tentang Sosialisasi Sertipikasi Hak Atas Tanah.

Peserta Rapat :

  1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
  2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjarnegara;
  3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Purbalingga;
  5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
  6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung;
  7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
  8. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen;
  9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Magelang;
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati ;
  11. Sekretariat Kabupaten Jepara;
  12. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora;
  13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang;
  14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
  15. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
  16. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
  17. Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;
  18. Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
  19. Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo;
  20. Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung;
  21. Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo;
  22. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
  23. Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;
  24. Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati;
  25. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
  26. Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara;
  27. Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora;
  28. Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang;
  29. Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan;
  30. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
  31. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara;
  32. Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;
  33. Kantor Pertanahan KabupatenPurbalingga;
  34. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
  35. Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung;
  36. Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;
  37. Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;
  38. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
  39. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati;
  40. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;
  41. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora;
  42. Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang; Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan

Sertifikasi tanah di kawasan lindung di luar hutan dan tanah sawah lestari bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung diluar hutan dan tanah sawah lestari/LP2B serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya.

Forum ini dapat dijadikan sebagai wahana guna menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik sekaligus penyamaan Persepsi dan langkah pelaksanaan sertifikasi tanah di kawasan lindung di luar hutan dan tanah sawah lestari serta regulasi yang mengaturnya;

Hasil yang diharapkan agar para peserta memahami dan selanjutnya OPD yang membidangi pertanahan agar segera melakukan indentifikasi data usulan calon penerima sertifikasi tanah di kawasan hutan dan tanah sawah lestari.

49 34 Rapat Koordinasi membahas permasalahan pembebasan lahan pembangunan jalur rel ganda Solo Balapan-Walikukun di Kabupaten Sragen 19 - April - 2017 uang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang

Dasar :

Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/532 perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas permasalahan pembebasan lahan pembangunan jalur rel ganda Solo Balapan-Walikukun di Kabupaten Sragen.

Peserta Rapat :

a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

b. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah :

1) Bappeda Provinsi Jawa Tengah;

2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

3) Dinas PU SDA dan Penataan ruang Provinsi Jawa Tengah;

4) Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;

5) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;

c. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen:

1) BPPKAD Kabupaten Sragen;

2) Bappeda Litbang Kabupaten Sragen;

3) Dinas Perdagangan Kabupaten Sragen;

4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen;

5) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen;

5) Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen;

6) UPT Pasar Bunder Dinas Perdagangan Kabupaten Sragen;

7) Kecamatan Masaran;

8) Kecamatan Sragen;

9) Kecamatan karangmalang;

10) Kecamatan Gondang;

11) Kelurahan Sragen Tengah;

12) Kelurahan Plumbungan;

13) Desa Dawungan;

14) Desa Wonotolo;

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dan Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan pendataan langsung kepada warga dan pedagang yang menempati tanah milik Pabrik Gula Wojo dan Bantaran Irigasi PSDA Kabuapten Sragen;

Bupati sragen selaku anggota Tm Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendekatan psikologis kepada warga dan pedagang yang terkena dampak pembangunan;

Fungsi fsailitas umum dan jalan raya yang terkena pembangunan jalur rel ganda tidak direlokasi.

50 Rapat Koordinasi menindak-lanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0000590 perihal Fasilitasi dan Advokasi Permasalahan Aset Pemerintah 25 - January - 2017 Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dasar :
  Surat  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah
  Nomor  005/0000924  tanggal  23  Januari  2017
  perihal        Undangan        Rapat        Koordinasi
  menindaklanjuti     Surat     Sekretaris     Daerah
  Provinsi   Jawa   Tengah   Nomor   180/0000590
  perihal   Fasilitasi   dan  Advokasi   Permasalahan
  Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

  Peserta  Rapat :
 a. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

 b. Badan Pengelola  Keuangan dan Aset  Daerah
      Provinsi Jawa Tengah;
 c.  Dinas  PU Sumber Daya dan Penataan Ruang
      Provinsi Jawa Tengah;
 d. Dinas   Pertanian   dan   Perkebunan   Provinsi
      Jawa Tengah;
 e. Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi Jawa
      Tengah;
 f.  Dinas      Perindustrian     dan     Perdagangan
      Provinsi Jawa Tengah;
 g. Dinas    Perumahan    Rakyat    dan    Kawasan
      Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

a.  Permasalahan  aset  Pemerintah  Provinsi
       Jawa Tengah sangat kompleks sehingga
       memerlukan        penanganan        secara
       terpadu dan berkesinambungan.
 b.  Peserta      rapat      diharapkan      mulai
       menginventarisir  data  aset  Pemerintah
       Provinsi        Jawa        Tengah        yang
       bermasalahan mengingat data dimaksud
       sangat   membantu   dalam   menangani
       permasalahan aset.

 c.  Biro hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
       memfasilitasi         pembentukan        Tim
       Penanganan        Permasalahan        Aset
       Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 d.  Tim    tersebut    akan    bekerja    secara
       terpadu       dan       bersinergi       dalam
       penanganan   aset   Pemerintah   Provinsi
       Jawa Tengah.

51 Rapat membahas permohonan perpanjangan izin HGB : a. Nomor 119/ Tawangaglik Kidul; b. Nomor 213/ Tawangaglik Lor ; c. Nomor 212/ Tawangaglik Lor; d. Nomor 214/ Tawangaglik Lor; e. Nomor 215/ Tawangaglik Lor; Atas nama Totok Djiantoro. 24 - January - 2017 Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dasar :
  Surat  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah
  Nomor  005/0000907  tanggal  20  Januari  2017
  perihal Undanga.

  Peserta Rapat :
  a. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
  b. Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional
      Provinsi Jawa Tengah;
  c. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
  d. Badan    Pengelolaan    Keuangan    dan   Aset
      Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  e. Dinas    Perumahan    Rakyat    dan    Kawasan
      Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
  f.  Biro    Pemerintahan    Otda    dan   Kerjasama
      Setda Provinsi Jawa Tengah;
  g. Sdr.  Anisitus  A.  Gaham  selaku  kuasa  Sdr.
      Totok Djiantoro .


 Mengingat      obyek      permohonan      izin
 perpanjangan  SHGB  masih   dalam  proses
 peradilan dan putusan pengadilan di tingkat
 Kasasi     (salinan     putusan     resmi     dari
 Mahkamah      Agung)      belum      diterima
 Kejaksaan    Tinggi    Jawa    Tengah    maka
 permohonan  izin perpanjangan  SHBG  atas
 nama     Totok     Djiantoro     belum     dapat
 disetujui/ dikabulkan.

52 Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan 4. Inputing e- project Tahun Anggaran 2017. 20 - January - 2017 Ruang Rapat Lantai II Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA- BB Komplek PRPP Semarang.

Dasar :
  Nota  Dinas   Kepala  Dinas  Perumahan   Rakyat
  dan    Kawasan    Permukiman    Provinsi    Jawa
  Tengah    Nomor   009/Prog/2017    tanggal    19
  Januari 2017 perihal Input e-project TA 2017.
  Peserta Rapat :
  a.  Eselon Bidang Perumahan;
  b.  Eselon Bidang Kawasan Permukiman;
  c.  Eselon Bidang Keterpaduan  Perumahan dan
       Kawasan Permukiman


 Inputing e –project TA 2017.

53 Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan 2. Rapat koordinasi Uji RKO Tahun Anggaran 2017 dan Persiapan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 19 - January - 2017 Ruang Rapat Lantai II Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA- BB Komplek PRPP Semarang.

      Dasar :
  Surat   Kepala   Dinas   Perumahan   Rakyat   dan
  Kawasan  Permukiman   Provinsi   Jawa  Tengah
  Nomor 005/45 tanggal 17 Januari  2017 perihal
  Undangan Rapat.
  Peserta Rapat :
  a.  Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
  b.  Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah
       Provinsi Jawa Tengah;
  c.  Biro    Administrasi    Pembangunan    Daerah
       Setda Provinsi Jawa Tengah.


 a. Uji RKO Tahun Anggaran 2017.
 b. Usulan Program Kegiatan Tahun
     Anggaran 2018.

54 Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan 3. Rapat membahas lanjutan atas surat GP3A terkait 19 - January - 2017 Ruang Rapat Lantai IV Bappeda Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda Nomor 127-

 Dasar :
  Surat         Kepala         Badan         Perencanaan
  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan
  Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 005/1102

a.  Rapat   tersebut   dilaksanakan   sebagai
       tindak  lanjut  surat  aduan  dari  Gerakan
       Perkumpulan Petani  Pemakai Air (GP3A)

55 Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan 1.Rapat koordinasi Uji RKO 2017 dan Usulan Kegiatan 2018. 17 - January - 2017 Ruang Rapat Lantai I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA- BB Komplek PRPP Semarang.

Dasar :

Nota Dinas Kepala DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Perm:ukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/38 tanggal 16 Januari 2017 perihal Rapat koordinasi Uji RKO 2017 dan Usulan Kegiatan 2018.

Peserta Rapat :

a. Eselon Bidang Perumahan;

b. Eselon Bidang Kawasan Permukiman;

c. Eselon Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. Eselon Bidang Pertanahan.

 a. Program Kegiatan Usulan 2018.
 b. Visi dan misi masing-masing bidang.

56 Melaksanakan koordinasi kedua ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah terkait Sertipikat hak atas tanah sejumlah 180.000 (seratus delapan puluh ribu) bidang 17 - May - 2007 Ruang Bidang Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah

a. Kepala Bidang Penataan Pertanahan pada a. Data per Kabupaten untuk Sertipikat hak

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atas tanah sejumlah 180.000 bidang

Provinsi Jawa Tengah; sudah disusun namun akan

b. Kasi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan

pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kepala Kantor Wilayah Badan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Pertanahan Nasional Provinsi Jawa

Jawa Tengah. Tengah

b. Hasil koordinasi dengan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Jawa Tengah bahwa data

Sertipikat hak atas tanah sejumlah

180.000 bidang belum bisa disampaikan

mengingat target usulan Reforma

Agraria Tahun 2018 di Provinsi Jawa

Tengah sejumlah ± 531.000 per bidang

sedangkan Rencana Kegiatan dan

Anggaran Tahun 2018 Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional di Provinsi Jawa

Tengah sejumlah 180.000 per bidang;

c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Jawa Tengah

diminta membuat Surat kepada Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Provinsi Jawa Tengah tentang

permohonan data usulan Reforma

Agraria di Provinsi Jawa terkait Sertipikat

hak atas bidang tanah sejumlah 180.000 bidang

 

57

Dasar :
Nota Dinas Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat a. Program Kegiatan Usulan 2018.
dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa b. Visi dan misi masing-masing bidang.
Tengah Nomor 112/PROG/V/2017 tanggal 26
Mei 2017 perihal Rapat koordinasi Pengawasan
Tingakt OPD.
Peserta Rapat :
a. Kepala Bidang Perumahan;
b. Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
c. Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
d. Kepala Bidang Pertanahan.
Disertai Pejabat Eselon IV
e. SNVT Penyediaan Perumahan

 

 

 

 

No Kegiatan Acara Tanggal Pelaksanaan Lokasi Undangan/Peserta Resume Rapat
1 Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh Rakor Pemantauan III Kawasan Permukiman Kumuh 28 - October - 2019 Hotel MG Setos Semarang

OPD 35 Kab/ Kota

Terpantaunya pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh di Jawa Tengah secara kualitatif dan kuantitatif. Dari 35 Kab/ Kota  sera memantau capaian kumuh sampai dengan tahun 2019

2 Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh Rakor Pemantauan III Kawasan Permukiman Kumuh 24 - October - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

Tim Pelaksana Kegiatan

persiapan Permohonan Narasumber, materi dan rencana kegiatan penyelenggaraan 

3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Pembubaran Tim Juri Lomba Hari Habitat Tahun 2019 30 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

Tim juri Lomba Hari Habitat Tahun 2019

Rapat pembubaran tim juri lomba hari habitat tahun 2019

4 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman Bimtek Singkronisasi Program Kawasan Permukiman Dengan Pusat Dan Kabupaten/Kota 24 - September - 2019 Hotel Lor In Solo

35 Kabupaten/ Kota

Acara Bimbingan Teknis Singkronisasi Program Kawasan Permukiman dengan pusat dan kabupaten/ kota dengan tema penyelenggaraan dan penyerahan PSU sesuai dengan standar teknis dan terpadu akan mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Penentuan Pemenang 1-6 Lomba Hari Habitat Tahun 2019 23 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

Tim Juri Lomba Hari Habitat

Acara penentuan pemenang lomba hari habitat  1-6 dengan rekapitulasi nilai 40% presentasi dan 60% dari hasil verifikasi lapangan

6 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman Rapat Persiapan Bimtek Sinkronisasi 23 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

Tim Panitia

Rapat persiapan administrasi, teknis dan materi 

7 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Penentuan 9 Nominator 13 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukima

Tim Juri Lomba Hari Habitat

Acara bertujuan untuk emnentukan 9 nominator pemenang lomba hari habitat tahun 2019 untuk dilakukan verifikasi lapangan

8 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Penjurian (Presentasi Peserta Lomba di Kedepan juri) 10 - September - 2019 Hotel Patra Kota Semarang

14 Kabupaten/ Kota Peserta Lomba Hari Habitat (Kota Tegal, Kota Salatiga, Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Kendal, kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Tegal)

acara presentasi Kabupaten/ Kota dihadapan Tim juri dengan tema "inovasi untuk mengatasi kekumuhan" dimana sebagian besar diwakili oleh kepala daerah

9 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Persiapan Pelaksanaan Penjurian (Prsesentasi Peserta Lomba Di Hadapan Juri) 04 - September - 2019 Ruang Rapat Dinas Perakim

Tim Juri Lomba Hari Habitat 

Acara ini dilakukan untuk persiapan presentasi proposal, Materi penjurian, waktu dan koordinasi tim juri dengan tim panitia

10 Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 08 - August - 2019 Hotel Laras Asri Salatiga

Personel OPD di 22 Kab/ Kota yang memiliki kumuh 10-15  Ha

Acara ini dilakukan dalam rangka penggalangan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemda Kab/ Kota untuk menanganani kawasan permukiman kumuh yang lebih bersinergi,  selain itu dilakukan untuk merumuskan pola penanganan kawasan permukiman kumuh yang ideal dan taat azas dengan semua pihak dalam penanganan permukiman multi sektoral

11 Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh Rakor Pemantauan II Kawasan Permukimanb Kumuh 07 - August - 2019 Hotel Laras Asri Salatiga

Personil OPD 35 Kab/ Kota tataran perencana (Bappeda) dan teknis pelaksana (Disperakim/ Dinas PU)

Terpantaunya pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh di Jawa Tengah secara kualityastif dan kuantitatif. Dari 35 Kab/ Kota hanya 2 yang belum memiliki data numerik secara lengkap (Kab. Demak dan Kab. Brebes), capaian data progress penanganan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2019

12 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2019 25 - July - 2019 Ruang Rapat Disperakim Prov. Jateng

Tim juri Lomba Hari Habitat, OPD pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengampu perumahan dan permukiman pada tataran perencana (Bappeda) maupun teknis pelaksana (Dinas Perkim dan/atau Dinas PU)

Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2019 bersama 35 Kab/Kota membahas mengenai tema lomba hari habitat tahun 2019, yaitu "inovasi untuk mengatasi kekumuhan"

13 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Persiapan II Lomba Hari Habitat Tahun 2019 19 - July - 2019 Ruang Rapat Disperakim Prov. Jateng

Tim Juri Lomba Tahun 2019

Persiapan Kedua membahas mengenai tema provinsi jawa tengah dan timeline pelaksanaan lomba hari habitat tahun 2019

14 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman Bimbingan Teknsi Singkronisasi Program Kawasan Permukiman dengan pusat dan Kab/Kota 16 - July - 2019 Hotel Laras Asri Salatiga

Bimbingan Teknis Singkronisasi Program Kawasan Permukiman dengan Pusat dan Kab/Kota

bimtek mengenai mekanisme penyelenggaraan prasarana, Pengelolaannya dari pengembang kepada kab/kota yang bersangkutan, sesuai Permendagri Nomor 9 tahun 2009.

15 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Persiapan Lomba Hari Habitat Tahun 2019 11 - July - 2019 Ruang Rapat Disperakim Prov. Jateng

Tim Lomba Hari Habitat Tahun 2019

Persiapan lomba hari habitat, pembahasan mengenai tema internasional yang menjadi acuan untuk pembuatan tema lomba hari habitat provinsi jawa tengah 2019

16 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Persiapan Hari Habitat 01 - July - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

10 orang panitia lomba hari habitat

Persiapan Pembuatan SK, Permohonan Narasumber, Materi dan Rencana Kegiatan Penyelenggaraan 

17 Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman Bimtek Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman Tahun 2019 25 - June - 2019 Hotel MG Setos

OPD pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengampu perumahan dan permukiman pada tataran perencana (Bappeda) maupun teknis pelaksana (Dinas Perkim dan/atau Dinas PU), DDirektur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen CK, Kementrian PUPR, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Pakar Hukum/ Akademisi Fakultas Hukum UNISULA Semarang,  Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah,Pokja PKP Jateng/ Akademsi Fakultas Teknik UNDIP Semaran

Perlu adanya kesepakatan antara permerintah pusat, provinsi dan kab/kota, perlu adanya verifikasi data sesuai permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasal 36 ayat 6, selain itu perlu adanya pemetaan peraturan perundangan untuk dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penetapan kesepakatan lokasi delinaisi kumuh, dibutuhkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

18 Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman Rapat Evaluasi Kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas 21 - June - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

10 orang Personil Bidang Kawasan Permukiman

Pengendalian Kegiatan Peningkatan Kualitas

19 Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman Rapat Intenal Persiapan Bimtek Wasdal 17 - June - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

10 orang Personil Bidang Kawasan Permukiman

Persiapan Personil, Penyiapan Data dan Materi, Persiapan tanggal tempat dan susunan acara, Permohonan Narasumber dls 

20 Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Internal Persiapan Rakor Pemantauan ke II 10 - June - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

15 orang Panitia Pelaksanaan

Persiapan Personil, Penyiapan Data dan Materi Rakor Pemantauan Kawasan Permukiman, Persiapan tanggal tempat dan susunan acara dls 

21 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Pembahasan Perencanaan (DED) Pemenang Lomba Hari Habitat Tahun 2019 23 - May - 2019 Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng

Kepala Dinas PKP dan Pertanahan Kota Surakarta, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak,Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tenaga Teknis Bidang Kawasan Permukiman, Konsultan Perencana 2 orang

Pembahasan Perencanaan (DED) Kegiatan Dari Konsultan Perencanaan Kepada Kabupaten/ Kota Pemenang Lomba Hari Habitat Tahun 2018 ( kota surakarta, Kabupaten Banyumas, kabupaten Pekalongan, Kota magelang, Kabupaten Demak Dan Kabupaten Pati), serta penandatanganan kesepakatan yang dituliskan pada berita acara di setiap kab/ kota pemenang lomba hari habitat sesuai kesepakatan dengan konsultan perencana.

22 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Konsultasi DED Tenaga Teknis dengan Konsultan Perencana Hadiah Lomba Hari Habitat 20 - May - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

Tenaga Teknis Bidang Kawasan Permukiman, Konsultan Perencana 2 orang

Konsultasi perencanaan pekerjaan di 6 titik lokasi kawasan permukiman kumuh pemenang lomba hari habitat tahun 2018( kota surakarta, Kabupaten Banyumas, kabupaten Pekalongan, Kota magelang, Kabupaten Demak Dan Kabupaten Pati)

23 Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman Bimtek Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman Tahun 2019 30 - April - 2019 Lorin Hotel Solo

OPD pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengampu perumahan dan permukiman pada tataran perencana (Bappeda) maupun teknis pelaksana (Dinas Perkim dan/atau Dinas PU), Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman KemenPUPR. Bappedalitbang Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kota Surakarta, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Solo

Pembinaan Teknis dengan tema penanganan kawasan permukiman kumuh ini dalam rangka fungsi pembinaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitas personel OPD perumahan dan permukiman kab/ kota tentang penanganan kawasan permukiman serta meningkatkan sinergitas antar level pemerintahan. kunjungan lapangan diharpkan kabupaten/ kota termotivasi dan dapat mengimplemntasikan penanganan sektoral kawasan permukiman terutama kawasan kumuh seperti kawasan semanggi Kota Solo. 

24 Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh Rakor Pemantauan Pertama 30 - April - 2019 Lorin Hotel Solo

OPD pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengampu perumahan dan permukiman pada tataran perencana (Bappeda) maupun teknis pelaksana (Dinas Perkim dan/atau Dinas PU) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah

Desk Pemantauan Penguranagn kumuh proyeksi 2019 

25 Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman Bimtek Pengawasan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman Tahun 2019 29 - April - 2019 Lorin Hotel Solo

OPD pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengampu perumahan dan permukiman pada tataran perencana (Bappeda) maupun teknis pelaksana (Dinas Perkim dan/atau Dinas PU), Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman KemenPUPR. Bappedalitbang Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kota Surakarta, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Solo

Pembinaan Teknis dengan tema penanganan kawasan permukiman kumuh ini dalam rangka fungsi pembinaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitas personel OPD perumahan dan permukiman kab/ kota tentang penanganan kawasan permukiman serta meningkatkan sinergitas antar level pemerintahan. kunjungan lapangan diharpkan kabupaten/ kota termotivasi dan dapat mengimplemntasikan penanganan sektoral kawasan permukiman terutama kawasan kumuh seperti kawasan semanggi Kota Solo. 

26 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman Bimtek Singkronisasi Program Kawasan Permukiman Dengan Pusat Dan Kabupaten/Kota Bidang Kawasan Permukiman 09 - April - 2019 Swiss Belinn Hotel Solo

35 Kab/ Kota dari Disperkim, Kukuh Firmanto, MT (Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR), Nitta Rosalin, SE, MA (Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II,  Kementerian Dalam Negeri)

Bimtek Singkronisasi Program Kawasan Permukiman Dengan Pusat Dan Kabupaten/Kota Bidang Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk  mewujudkan Jawa Tengah yang terbebas dari kumuh serta meningkatkan kapasitas steakholder terkait dengan penanganan kawasan permukiman secara komprehensif serta implementasi aksi yang multi sektoral dan multi anggaran. 

27 Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh Workshop Pemantauan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Dan Penyerahan Lomba Hari Habitat Tahun 2018 25 - March - 2019 Hotel Santika Premiere

Gubernur Jawa Tengah, Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Bupati Demak, Bupati Pati, Walikota Surakarta, Bupati  Pekalongan, Bupati Banyumas, Walikota Magelang,  35 Kab/ Kota dari Disperkim dan Bappeda, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Satker PKP Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperakim, Kepala Sub Bagian Program Sekretaris Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Workshop tersebut sebagai upaya untuk mendiskusikan banyak hal dengan steakholder terkait tentang kondisi kawasan permukiman kumuh di wilayah Jawa Tengah yang meliputi antara lain, jumlah kawasan Permukiman kumuh eksisting di akhir tahun 2018, upaya penanganan secara terpadu dari pemda serta rencana penanganan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah

28 Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Pembentukan Panitia 21 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Kawasan Permukiman

'Seluruh Karyawan dan Staff  Bidang Kawasan Permukiman 

'pembagian tugas dari sie acara, perkab, dokumentasi, penjemput narasumber dls

29 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Rapat Persiapan Pekerjaan Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Tahun 2019 10 - January - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 DISPERAKIM Prov. Jateng

Kepala Dinas PKP dan Pertanahan Kota Surakarta, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Demak, dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pati

pemenang Lomba Hari Habitat tahun 2018 pertama Kota Surakarta, Kedua Kabupaten Pekalongan, Ketiga Kabupaten Banyumas, Keempat Kota Magelang, Kelima Kabupaten Demak dan Keenam Kabupaten pati. Hadiah diterimakan dalam bentuk konstruksi prasarana dan sarana utilitas (PSU), Pelaksanaan realisasi hadiah Lomba hari Habitat tahun 2018 dilaksanakan pada TA. 2019 meliputi penyusunan perencanaan DED, pelaksanaan fisik dan serah terima hasil kegiatan.

30 Pembangunan Prasarana dan Sarana pada KTP2D Pekerjaan : Studi Rencana Detail KTP2D dan DPP Proses Lelang 02 - March - 2017 Semarang
No Kegiatan Acara Tanggal Pelaksanaan Lokasi Undangan/Peserta Resume Rapat
1 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Internal Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman 17 - March - 2020 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Pimpinan dan Staf Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Menindak lanjuti himbauan dari Kepala Dinas, maka untuk seluruh perjalan dinas pada bulan maret ini agar ditunda dahulu sampai pemberitahuan berikutnya
2. Diharapkan untuk kegiatan Seksi Pengelolaan Data PKPP yaitu Forum Data di Solo agar ditunda dahulu
3. Agar dibuatkan jadwal di Bidang Keterpaduan untuk yang hadir dikantor sesuai dengan arahan Kepala Dinas, untuk lebih memudahkan agar dibagi 3 kelompok
4. Untuk SPJ bulan Maret agar disiapkan lebih awal karena dengan melihat kegiatan di Bidang Keterpaduan yang banyak tertunda sehiingga meminimalisir keterlambatan SPJ
5. Harap disiapkan terkait kegiatan 2021 sesuai dengan Permendagri 90, agar tiap seksi disesuaikan dengan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut dengan melihat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan apa yang sesuai dengan kegiatan di sini.
 

2 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pembahasan Roadmap Kemitraan PKP dan Pertanahan 16 - March - 2020 Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Kabid Perumahan, Kabid Kawasan, Kabid Pertanahan, Kabid Keterpaduan, Kasubbag Program, atau yang mewakili di internal Disperakim Prov. Jateng

Penyampaian Rencana Pengembangan Kemitraan yang akan dilakukan Disperakim Prov. Jateng pada Tahun 2020 - 2021 serta penyusunan rencana aksi KKN Tematik, yaitu :
- perumusan rencana program KKN Tematik
- penyiapan materi sosialisasi oleh masing - masing Bidang terkait
- penyiapan format pendataan dan pendampingan oleh masing - masing Bidang terkait
Pengumpulan materi dikoordinir oleh Seksi Keterpaduan Infrastruktur, dan selanjutnya akan disampaikan Nota Dinas perihal Permohonan Materi kepada masing-masing Bidang beserta daftar materi/ format yang harus disiapkan.

3 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Rakor Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah 13 - March - 2020 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

'Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA 2020

'1. Forum Data I dilaksanakan di Hotel Swiss-Belinn Sari Petojo Solo tanggal 17-18 Maret 2020 ; 
2. Tujuan kegiatan yaitu mewujudkan sinergi dan koordinasi yang baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya penyediaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah; 
3. Peserta kegiatan Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah diperkirakan 105 orang berasal dari Bappeda, Disperakim (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah serta OPD Prov. Jateng terkait, (Bappeda Provinsi Jawa Tengah), Instansi vertikal (SNVT Penyediaan Perumahan dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah);
4. Narasumber berasal dari Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen. Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta, dan Encep R. Marsadi (Pokja PKP Prov. Jawa Barat);
5. Untuk hasil ceklist kirim undangan : semua undangan sudah terkirim baik melaui Email, Fax, Whatshap, maupun kirim langsung;
6. Keberangkatan dibagi dalam 4 rombongan semua dari kantor;
7. Pantau terus konfirmasi kehadiran peserta dan narasumber dan lakukan ceklist untuk kebutuhan SK peserta dan narasumber;
8. Disiapkan administrasi kelengkapan oleh tim administrasi dan materi desk oleh tim teknis;
9. Desk dibagi dalam 3 kelompok eks bakorwil (Eks Bkw I : Syafei & Dedy, Eks Bkw II : Erna & Danu, Eks Bkw III : Beny & Adel)
 

4 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Kerjasama dengan UNNES dalam Penyelenggaraan Rumah Layak Huni 28 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Prov Jateng

Ketua Tim Pusat Pengembangan KKN UNNES (mewakili Ketua LPPM UNNES), Biro Hukum SETDA Prov. Jateng, Biro Pemotdaker SETDA Prov. Jateng, dan para Kabid/yang mewakili di lingkup Disperakim

Pelaksanaan rapat dalam rangka persiapan kerjasama antara Disperakim Prov. Jateng dan UNNES terkait Program KKN dengan tema Penyelenggaraan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :
1. Pembahasan mekanisme kerjasama yang perlu dilakukan antara kedua belah pihak dalam rangka Kerjasama Daerah;
2. Pelaksanaan Kerjasama Daerah mendasar pada PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
3. Pembahasan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Gubernur) dengan Rektor UNNES tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Program KKN Penyelenggaraan Rumah Layak Huni antara Disperakim dengan UNNES;
4 Selanjutnya, akan dilakukan rapat pembahasan lebih lanjut antara Disperakim dengan UNNES bersama Tim Kerjasama Daerah (TKSD).

5 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Tim Teknis Pembahasan Laporan Pengembangan Website DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 27 - February - 2020 Ruang Rapat Lt.2 DISPERAKIM Prov. Jateng

Tim Teknis Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan TA.2020 pada DISPERAKIM Prov. Jateng

'1 Membahas progres laporan pendahuluan pengembangan Website DISPERAKIM Prov. Jateng Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh tim teknis.
2. Terdapat berbagai masukan dari tim teknis diantaranya :
- Tampilan website dinas yang terlalu ramai untuk disimpelkan, termasuk pilihan warna dan font serta pemilihan icon yang terlalu besar
- Sesuai masukan kadinas, bahwa ada perbaikan substansi pada bagian "program kerja" di sub menu "RKO" dimasukkan RKO Dinas dan Bidang sesuai POK, sub menu "Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan" untuk dimasukkan target dan realisasi unit - sesuai format
- Sistem Informasi yang akan ditautkan untuk diperjelas lokasinya (ikon dikeluarkan)
- Website PPID penyelesaian sengketa tidak masuk ke dalam alur??
- Standarisasi data website PPID diambil dari mana
- Selain LHKPN mungkin laporan Pajak/SPT tahunan dan LHKASN bisa dimasukkan dalam daftar informasi
- Masih ada foto yang tidak informatif dan tidak skalatis
- Mobile view untuk dapat diperbaiki tampilannya dan komposisi untuk diperhatikan
- masukan lain dari tim dan Kadinas sudah ada sesuai format
3. Laporan pendahuluan akan diperbaiki lagi, begitu pula dengan pemrograman website(softwarenya)akan disesuaikan dengan masukan - masukan yang diberikan pada pembahasan, dengan tetap dikonsultasikan dengan pengguna jasa dan tim teknis

6 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Penyediaan Tanah, Peran Masyarakat, dan Binwas) 20 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai 1 Disperakim Prov Jateng

Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah dan para Kabid/yang mewakili di lingkup Disperakim

Pelaksanaan rapat terkendala akibat banjir yang menutup akses jalan masuk menuju Kantor Disperakim Prov Jateng sehingga peserta tidak dapat menghadiri rapat tersebut. Namun, telah dilakukan rapat secara internal Dinas dalam rangka rekomendasi pelaksanaan rapat selanjutnya, sebagai berikut :
1. Merumuskan poin - poin dalam rencana penyusunan Pergub Penyediaan Tanah, Peran Masyarakat, dan Binwas
2. Merumuskan mekanisme kerja Pokja PKP dalam rangka mengawal kegiatan kemitraan, memberikan masukan dalam perumusan legal standing kemitraan, dan usulan rumusan kegiatan pembangunan bidang PKP dan Pertanahan.
3. Rencana kerja Pokja PKP akan dibahas lebih lanjut dalam rapat selanjutnya.

7 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Implementasi Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 20 - February - 2020 Ruang Rapat Lantai 1 Disperakim Prov Jateng

BUMN, BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi, Ketua Tim Penggerak PKK Jateng, Kwarda Jateng, dan para Kabid/yang mewakili di lingkup Disperakim

Pelaksanaan rapat terkendala akibat banjir yang menutup akses jalan masuk menuju Kantor Disperakim Prov Jateng sehingga peserta tidak dapat menghadiri rapat tersebut. Namun, telah dilakukan rapat secara internal Dinas dalam rangka rekomendasi pelaksanaan rapat selanjutnya, sebagai berikut :
1. Adanya permasalahan di bidang PKP dan Pertanahan yang membuka peluang perlibatan stakeholder dalam pemenuhan target-target capaian sesuai dengan arahan kebijakan.
2. Perlunya sinkronisasi antara program-program pemerintah dan program/ kegiatan stakeholder dalam penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan yang terintegrasi dan terpadu.
3. Merumuskan peran-peran yang dapat diambil oleh stakeholder terkait dalam penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan.
4. Dalam rapat berikutnya, akan dibahas lebih lanjut mengenai pemetaan peran-peran stakeholder dalam memberikan kontribusi pada penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan.

8 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Koordinasi Internal Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA 2020 10 - February - 2020 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

'Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA 2020

'1. Akan dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan secara berkala ; 
2. Pentingnya koordinasi adalah untuk menjaring masukan dari seluruh tim pelaksana dan melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan; 
3. TA 2020 terdapat 2 paket Konsultan Individual (KI Pengelolaan Data sudah terkontrak), 2 Paket Konsultan pengembangan Website serta Konsultan pengembangan Aplikasi dan SI PKPP, dan 2 Paket fullboard hotel untuk forum data;  
4. Teknis terkait pengelolaan data akan dilaksanakan oleh semua personil teknis dengan koordinator Sdr. Beny; 
5. Untuk pendampingan pengembangan aplikasi dan website dilakukan oleh Sdr. Dedy dan KI Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan SI;
6. Administrasi dilaksanakan oleh Sdr. Sapari, Harmini, Rina, Sri dibantu oleh Erna dan Dedy;
7. Untuk dibuat timeline pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun
8. Pelaksanaan forum data diperkirakan tgl 18-29 Maret dan Bulan November, sedangkan FGD  6 eks karesidenan dilaksanakan april, mei, juni, juli;
9. Untuk dipersiapkan flowchart pengembangan aplikasi dan SI;
10. Dipersiapkan juga data -data yang akan difokuskan untuk disusun dan diolah pada tahun 2020.

9 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 28 - January - 2020 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabid, Kasi dan Staf di lingkup Bidang Keterpaduan PKP

Penyampaian Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Seksi Keterpaduan Infrastruktur pada Tahun 2020, yang terdiri dari 4 kegiatan utama antara lain :
1. Implementasi Kemitraan
2. Penyusunan Pergub Penyediaan Tanah, Peran Masyarakat, dan Binwas
3. Sinkronisasi Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah
4. Forum Pokja PKP se- Provinsi Jawa Tengah
 

10 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA Disperakim Prov Jateng Tahun 2018-2023 06 - January - 2020 Ruang Rapat Lt. 2 DISPERAKIM Prov. Jateng

Balai Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Bidang Keterpaduan PKP, Bidang Kawasan Permukiman dan Subag Program

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui dan menghitung capaian Bidang Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 guna mengetahui capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
2. Rapat dihadiri Bidang Keterpaduan, Bidang Kawasan dan Balai Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah
3. Pada tahun 2019 Balai Ciptakarya melalui Program Kotaku mempunyai target pengentasan kumuh sebesar 998,95 Ha
4. Balai Ciptakarya menyampaikan jumlah sisa kawasan kumuh Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu 420,23 Ha menurut jumlah kawasan kumuh yang tercantum dalam RPJMN
 

11 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Strategi Pencapaian Target pada RENSTRA Dinas 21 - November - 2019 Ruang Rapat Lt. 2 DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Bidang Disperakim Prov Jateng

'- Bid Pertanahan :
1. Kegiatan yang saat ini dilaksanakan Bidang Pertanahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan RENSTRA tahun 2018-2023 dengan capaian beberapa kegiatan 100% terimplementasi dan terlaksana dengan baik, beberapa kegiatan dapat melebihi target dari indikator target dengan menyelesaikan
'- Bid. Perumahan :
1. Poin revisi peraturan gubernur nomor 83 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
'- Bid. Kwsn Permukiman :
1. Penanganan Kawasan Permukiman (Kawasan kumuh) sudah terakomodasikan dalam draft Pergub tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng dalam pasal 3 Ayat 2 (dua) huruf c yaitu jenis bantuan prasarana-sarana

12 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bulan November Tahun Anggaran 2019 06 - November - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Menejelang akhir tahun, untuk lebih dimaksimalkan terkait penyerapan, tetapi digunakan secara efisien. Bulan November biasanya akan ada banyak undangan rapat yang masuk ke Bidang, dimohon untuk bisa diatur terkait penugasan karena untuk mengejar target dokumen pada akhir tahun.
2. Pada akhir bulan November Seksi Pembinaan dan Seksi Keterpaduan Infrastruktur akan berkolaborasi terkait penyelenggaraan rapat rencana strategi capaian Renstra Disperakim Prov Jateng. Rapat akan mengundang seluruh bidang. Terkait konsep akan dibicarakan dibahas lagi.
3. Seksi Pembinaan rencana akan berkonsultasi ke Bappenas terkait kegiatan evaluasi kinerja yang saat ini dikerjakan oleh Konsultan Individual. Hasilnya dari konsultasi ini akan menjadi masukan dalam kegiatan evaluasi sekaligus untuk merencanakan kegiatan evaluasi tahun depan.
4. Seksi Data di Bulan November hanya ada kegiatan rapat terkait penyusunan Sistem Informasi Bidang PKP dengan konsultan, sampai Novomber ini akan mulai dilakukan uji coba dan di padukan dengan website Disperakim.
5. Terkait rapat strategi capain renstra, tujuannya adalah untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan, karena saat ini sudah memasuki TW IV. Hasilnya juga akan dijadikan bahan evaluasi renstra yang akan dikerjakan oleh KI.

13 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rakoord Pembinaan 18 - October - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Rapat koordinasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana
2. masih ada kendala dalam pelaksanaan namun masih dapat diatasi secara baik tanpa merubah jadwal acara
3. Kehadiran Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan:
? 35 Kabupaten/ Kota hadir semua dalam rapat koordinasi tersebut
? Jumlah peserta dan narasumber yang hadir 122 peserta
4. Pelaksanaan Desk
? Desk diikuti oleh 34 kabupaten/ kota.
? Kota Semarang tidak mengikuti desk, tetapi data yang dibutuhkan untuk desk akan dimintakan.
? Data-data yang kurang pada saat pelaksanaan desk akan difollow up kembali ke kabupaten/ kota
? Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan pembinaan ini, agar dibuatkan nota dinas ke Bapak plt Ka.Dinas sebagai bahan laporan.
 

14 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi 15 - October - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Rapat koordinasi kegiatan pembinaan dengan tema “PEMBANGUNAN RUANG SECARA VERTIKAL SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN KUALITAS LINGKUNGAN”, akan dilaksanakan pada:
Hari : Rabu – Kamis 
Tanggal  : 16 – 17 Oktober  2019
Tempat : Hotel Pandanaran, Semarang
2. Rencana peserta rakoord sejumlah 120 peserta dengan unsur dari:
? Bappeda di 35 Kabupaten/ Kota pada Provinsi Jawa Tengah
? Bidang Perumahan pada Dinas PERAKIM di 35 Kabupaten/ Kota
? Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas PERAKIM di 35 Kabupaten/ Kota
? Serta Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah
3. Narasumber yang akan diundang:
? Akademisi UNDIP, dari Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
? Akademisi UNDIP, dari Program Doktor Ilmu Lingkungan
? Direktorat Rusun, Dirjen Penyediaan Perumahan
? Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan
? Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bidang Penyusunan Program
? Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 

15 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Kerja Penyusunan Draft Instrumen Evaluasi Kinerja dan penyampaian Draft Pertanyaan evaluasi kinerja RTLH dan Kawasan Permukiman 08 - October - 2019 Ruang Rapat Lt. 2 DISPERAKIM Prov. Jateng

1) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili;
2) Dinas Permadesdukcapil, Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili;
3) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili;
4) Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili;
5) Biro ISDA dan SDA Setda, Provinsi Jawa Tengah  atau yang mewakili;
6)  Biro Tata Pemerintahan, Setda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili;
7) SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili;
8) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah atau yang mewakili.
 

1. penyusunan instrumen evaluasi kinerja serta nantinya dalam rapat koordinasi ini memerlukan peran dari Biro dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyingkronkan kegiatan yang sudah ada
2. memerlukan masukan dan koreksi dalam penyusunan instrument terutama di OPD maupun Biro yang mungkin sudah pernah melakukan kegiatan evaluasi
3. evaluasi yang dilakukan Bidang Keterpaduan berbeda dengan yang ada di Program dan Sekretariat
4. keterpaduan mengevaluasi dari seluruh stakes holdres, yang bersumber dari dana APBN, APBD Prov, APBD Kab, Organisasi non pemerintahan dan LSM serta CSR
5. Penyusunan Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai penilaian dalam memperbaiki kebijakan, mendorong dan memberikan rekomendasi dan arahan dalam proses lanjutan guna membangun sistem dan kegiatan yang berkesinambungan dengan orientasi menekan angka kemiskinan dan kawasan permukiman kumuh
6. Pedoman sebagai acuan untuk mekanisme kinerja dalam penerapan Program maupun Rencana sebagai tolak ukur keberhasilan program maupun rencana tersebut

16 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 03 - October - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Dimohon untuk PPTK dan bendahara untuk mempersiapkan terkait apa saja yang nantinya diminta oleh inspektorat dengan baik.
2. Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Kabupaten / Kota
3.Untuk jadwal dan tempat rapat koordinasi akan ditentukan dalam waktu dekat ini, kemungkinan akan diadakan pertengahan bulan Oktober dan di Semarang. Dimohon bantuan dari rekan -  rekan Bidang Keterpaduan demi berjalannya dan kelancaran acara tersebut
4. Untuk penyusunan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang saat ini sedang disusun oleh konsultan sampai dengan Oktober ini akan dilakukan uji coba
5. Selain itu,untuk melengkapi Proper terkait diklatpim yang sedang dijalankan dengan membentuk Tim Pelaksana kegiatan Alosista Bidang PKP.
6. Penyelengggaraan Workshop Forum Pokja PKP pada tanggal 24 - 25 September di Hotel Setos berjalan dengan lancar. Dari hasil Forum PKP tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam menyusun kebijakan dan kemitraan dalam bidang KPK yang saat ini sedang disusun oleh Konsultan Individual.

17 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Forum/Pokja PKP Jawa Tengah 24 - September - 2019 MG Setos Hotel Semarang

Pokja PKP Jawa Tengah, Pokja PKP se-Jawa Tengah, Bidang Keterpaduan Disperakim, Dinas serta asosiasi terkait lainnya

- Kegiatan Forum/Pokja PKP Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh perlunya dukungan dari Pokja PKP untuk menghasilkan kebijakan dan strategi perumahan dan kawasan permukiman yang mampu menyinergikan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- Pada kegiatan ini terdapat beberapa hal yang dibahas, diantaranya adalah:
  1. Perlu ada regulasi yang mengatur secara jelas mengenai bagaimana 
       mekanisme kerja dari Pokja PKP baik pada tingkat nasional, provinsi, 
       maupun kabupaten/kota
  2.  Beberapa tugas dan fungsi dari Forum PKP adalah untuk menampung,
        dan menyalurkan aspirasi, meningkatkan peran dan pengawasan 
        masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan PKP, dan,
        melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP
  3.  Salah satu kendala dalam pelaksanaan program BP2BT adalah masih 
        cukup banyaknya kabupaten/kota yang belum siap untuk menerbitkan
        SLF
  4.  Bentuk pendayagunaan rekayasa teknologi dapat dilakukan jika skala
        produksi dari komponen/material pendukungnya dapat dilakukan secara
        kolosal/besar. Selain itu, perlu dilakukan standarisasi yang sesuai dengan
        ketentuan SNI agar dapat menjamin kualitas material tersebut
  5.  Target pembangunan dalam yang mengacu pada arahan RPJMN bidang
        PKP tahun 2020-2024 adalah meningkatkan rasio jumlah rumah tangga
        yang menghuni rumah layak huni dari 38,30% pada tahun 2018 menjadi 
       52,78% pada tahun 2024 

18 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pembahasan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Individual Evaluasi Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 19 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Rapat diadakan dalam rangka untuk pembahasan kegiatan penyusunan Pedoman Evaluasi Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
2. Pada rapat ini dibahas terkait apa saja istrumen evaluasi yang akan diangkat dalam pedoman tersebut, baik yang menyangkut bidang perumahan (RTLH) maupun bidang kawasan permukiman (pengentasan kumuh).
3. Model yang nantinya dipakai dalam sampling nanti akan dibuat dalam bentuk skoring dan hasilnya nanti akan diklasifikasikan sesuai dengan skor yang didapat di tiap Kabupaten /  Kota.
4. Instrument yang telah disusun nantinya akan didiskusinya dengan Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman guna mencari masukan dan saran.
5. Setelah itu dilakukan uji petik terhadap instrument tersebut ke Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dan akan dilakukan bulan September ini.
6. Pemilihan Kabupaten / Kota yang nantinya jadi tujuan uji petik akan dipilih dengan pertimbangan daerah zona merah yang ada di Jawa Tengah, yang akan dipilih yaitu 8 Kabupaten, meliputi Kab. Brebes, Kab Tegal, Kota Tegal, Kab Pemalang, Kab Batang, Kab Grobogan, Kab Sragen dan Kab Klaten.
7. Untuk kunjungan ke lokasi uji petik di tiap Kabupaten / Kota diharapkan Mas Beny untuk selalu ikut agar nanti dalam skoring dan hasil dari uji petik ini bisa langsung dikerjakan.

19 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sinkronisasi dengan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah 12 - September - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Bidang Keterpaduan PKP dan PT di Jawa Tengah

- Rapat ini memiliki dua tujuan yaitu sebagai upaya untuk memperluas dan menjalin kemitraan serta untuk mendapatkan informasi mengenai pendayagunaan rekayasa teknologi dalam mendukung pembangunan dan pengembangan PKP
- Terdapat beberapa PT yang telah melakukan penelitian dan memanfaatkan rekayasa teknologi di bidang PKP, diantaranya adalah sbb:
   a. UNIKA Soegijapranata: meneliti terkait OMPALIS (Omah Panggung
       Hidrolis) yaitu rumah yang sesuai untuk dikembangkan pada daerah
       rawan banjir/rob karena  mampu menyesuaikan diri terhadap tinggi 
       rendahnya air rob yang ada di sekitar rumah
   b. Universitas Surakarta (Unsa): telah melakukan penelitian yang 
       menghasilkan menghasilkan material alternatif untuk partisi/dinding 
       rumah yang berasal dari serat tanaman Agave cantula dan
       pembuatan paving berbahan plastik yang mampu menopang 
       hingga 2 orang untuk berjalan di atasnya.

20 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan bahan untuk kegiatan Forum/Pokja PKP Jawa Tengah 11 - September - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Pokja PKP Jawa Tengah

- Substansi/materi yang dibahas sebagai bahan awal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan forum/Pokja PKP Jateng diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pembahasan terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Program-program bantuan terkait pembiayaan perumahan
3. Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU)
4. Proses perizinan untuk membangun perumahan
5. Rencana penanganan kawasan permukiman kumuh secara bersama
6. Permasalahan izin pada bidang tanah seperti pada bidang tanah yang memiliki dualisme fungsi

21 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Koordinasi Internal pada Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 06 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Staf Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

 Rapat membahas pekerjaan penyusunan pengembangan sistem informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, materi yang dibahas: 1. Perlu dilakukan sandingan dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya sehingga ide pengembangan sistem informasi dapat terlihat, 2. Tampilan penyajian sistem informasi yang berbasis GIS di kembangan menjadi lebih menarik dan interaktif, 3. Review peta, 4. Dilakukan pengembangan dan penyempurnaan tampilan sistem informasi sehingga lebih mudah digunakan, 5. Dipresentasikan contoh web design yang akan diusulkan,6. Integrasi dengan sistem yang ada pada masing-masing bidang perumahan (SIMPERUM), bidang pertanahan (Sikunang Tanah), bidang keterpaduan (Aplikasi Basis Data PKPP)

22 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bulan September Tahun Anggaran 2019 06 - September - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Himbauan dari Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk semua pegawai di lingkup Dinas dimohon untuk lebih ditingkatnya kedisiplinannya, baik itu mengikuti apel pagi maupun dalam sikap saat mengikuti apel pagi.
2. Seksi Pembinaan untuk bulan ini akan melaksanakan uji petik terkait dokumen Pedoman Evaluasi Kinerja lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Uji petik yang dilakukan dengan menanyakan langsung ke Kabupaten / Kota terkait indicator-indikator yang telah disusun oleh Konsultan Individual.
3. Pada Seksi Keterpaduan Infrastuktur pada bulan September ini ini akan mengadakan kegiatan Forum Pokja PKP yang akan dilaksanakan dengan cara Fullboard. Pada kegiatan ini renananya kita akan mengundang 35 Kabupaten / Kota, rencananya akan kita laksanakan diskusi dengan Kabupaten / Kota untuk mengatahui potensi dan permasalahan yang dihadapi di tiap-tiap daerah

23 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pembinaan Penyusunan Indikator Bidang PKPP pada 21 Kab/Kota Prov. Jawa Tengah 22 - August - 2019 Ruang Rapat Lantai 1 DISPERAKIM Prov. Jateng

21 Kab / Kota Prov Jateng

1. Rapat membahas mengenai penyusunan pada indikator RPJMD/RENSTRA dengan narasumber Bapak Hermawan BAPPEDA Prov. Jateng serta proses pembuatan CASCADING RENSTRA/POHON KINERJA RENSTRA dengan narasumber Bapak Pardi Biro Organisasi Prov. Jateng lingkup Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;  
2. Fungsi dari indikator kinerja yaitu untuk memperjelas suatu program, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, menciptakan konsesus dalam pelaksanaan oleh pihak terkait, membangun dasar pengukuran analisis evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja
3. Paparan mengenai cascading berfungsi sebagai sarana penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja sesuai visi dan misi kepala daerah.  Outcame cascade hanya memberikan gambaran dalam menyelaraskan antara program dan kegiatan sehingga terdapat ketersinambungan dan sinergis.
4. Peserta rapat adalah Sub Bagian Program yang membidangi perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan di 21 Kab/Kota; - Bappeda/Bappelitbangda Kab/Kota yang mengampu bidang perumahan rakyat dan pertanahan di 21 Kab/Kota;
5. Harapan setelah dilaksanakannya rapat ini yaitu 21 kab/kota tersebut Dapat menentukan indikator kinerja; Mengetahui cara menghitung capaian kinerja;  Mengetahui cara mengevaluasi indikator kinerja serta mampu menerjemahkan indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program.

24 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Evaluasi pelaksanaan Sinkronisasi P3KP 21 - August - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

- Rapat evaluasi ini dilakukan untuk membahas hasil dari pelaksanaan kegiaatan sinkronisasi P3KP tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019.
- Dari hasil rapat evaluasi tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:
1. Jumlah peserta rapat yang hadir dalam acara sinkronisasi P3KP tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah cukup banyak, sebanyak 80% dari total undangan yang diberikan telah menghadiri kegiatan tersebut
2. Sebagian besar peserta rapat telah berlaku kooperatif dan komunikatif dalam pelaksanaan desk sehingga data yang didapat sudah cukup baik dan merepresentasikan kondisi P3KP di kabupaten/kota di Jawa Tengah
3. Beberapa data pendukung yang masih belum diberikan oleh kabupaten/kota dapat dikirimkan via email
4. Perlu ada sinkronisasi lebih lanjut dalam bentuk kegiatan survey/wawancara pada instansi Disperkim kabupaten/kota yang masih belum hadir dalam acara desk serta pada kabupaten/kota yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut mengenai data atau informasi yang telah diberikan dalam desk tersebut.

25 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Sinkronisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah 20 - August - 2019 Ruang Rapat Lantai 1 DISPERAKIM Prov. Jateng

35 kab/kota Prov Jateng

1. Dilaksanakan kegiatan Sinkronisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. 
2. Dalam rapat berisi: Pemberian Paparan Pengantar Sinkronisasi berupa penjelasan mengenai latar belakang dan urgensi sinkronisasi dalam mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, kewenangan dan urusan pemerintah kabupaten/kota pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta penjelasan singkat mengenai mekanisme pelaksanaan desk sinkronisasi; Pelaksanaan sinkronisasi melalui metode desk yang dibagi ke dalam 6 kelompok; Materi penutup dan beberapa kesimpulan awal pelaksanaan sinkronisasi.
3. Pelaksanaan desk dalam rangka sinkronisasi menghasilkan beberapa data/informasi diantaranya adalah sebagai berikut: Dari total 35 kabupaten/kota yang diundang, terdapat 7 kabupaten/kota yang tidak dapat menghadiri acara Sinkronisasi tersebut.
4. Dari 28 kabupaten/kota yang menghadiri sinkronisasi tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 6 kabupaten/kota atau sekitar 21,43% telah melaksanakan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, sedangkan untuk SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota baru sekitar 14,29 % yang sudah melaksanakannya.

26 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2019 19 - August - 2019 Ruang Rapat Lt.2 DISPERAKIM Prov. Jateng

Tim Teknis Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan TA.2019 pada DISPERAKIM Prov. Jateng

1 Membahas progres laporan pendahuluan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan  dengan melibatkan seluruh tim teknis.
2. Terdapat berbagai masukan dari tim teknis diantaranya 
Masih belum adanya kerangka pikir yang jelas, isi laporan pendahuluan belum memuat substansi yang tertuang dalam KAK, perlu distrukturkan kembali karena bentuknya adalah pengembangan-maka review menjadi sangat penting. Belum adanya benang merah antara bab 1 - 4 dan 5. Diharapkan kebermanfaatan sistem informasi ini untuk masyarakat dan pihak eksternal, tidak hanya internal. Akses dan keamanan akses diperhatikan. Tampilan pada HP/android. Mengakomodir poin poin yang belum bisa dilakukan pada penyusunan sistem tahun lalu. Dipermudah sistemnya. Perlunya perbaikan dashboard dan tampilan, karena kurang menarik dan membingungkan. Data harus akurat dan up to data, juga diperlukan review dan maintenance berkala. Diperhatikan bahasa program yang digunakan dan kapasitas server yang diperlukan, kaitannya dengan integrasi dengan Server Diskominfo dan Single Data System.
3. Laporan pendahuluan akan diperbaiki lagi, begitu pula dengan pembuatan aplikasi (softwarenya)akan disesuaikan dengan masukan - masukan yang diberikan pada pembahasan, dengan tetap dikonsultasikan dengan pengguna jasa dan tim teknis

27 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Pembinaan Penyusunan Indikator Bidang PKPP pada 21 Kab/Kota Prov. Jawa Tengah 19 - August - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Saat ini ada 21 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2020 akan mulai menyusun RPJMD di daerahnya masing-masing, untuk itu dilaksanakannya rapat ini bertujuan mensosialisasikan terkait tata cara penyusunan indicator Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang sesuai dengan UU dan in line antara Provinsi dan Kabupaten / Kota
2. Tujuan pelaksanaan rapat adalah untuk memberikan pemahaman yang sama dalam penetapan indicator kinerja bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Serta dalam penyusunan RPJMD/RENSTRA bidang perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Indicator kinerja ini disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada yaitu UU no. 23 tahun 2014 dan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Peserta rapat adalah sub bagian program pada dinas yang membindangi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sub bagian program pada dinas yang membindangi pertanahan, serta Bappeda yang mengampu bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
5. Harapanya setelah rapat ini Kabupaten / Kota mampu menyusun Indikator bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang in liner dengan indicator yang ada di RPJMD/RENSTRA Disperakim Prov. Jateng.

28 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Workshop Penerapan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah TA. 2019 14 - August - 2019 Ballroom Grand Wahid Hotel Jl. Jend. Sudirman No. 1 Salatiga

- Bappeda dan Disperakim 35 Kabupaten/Kota se-Jateng;
- OPD terkait di Prov Jateng (Bappeda, Biro ISDA dan SDA SETDA, PU Bina Marga dan Cipta Karya , PU SDATARU;
- Instansi vertikal (Balai Prasarana Permukiman Wilayah &  SNVT Penyediaan Perumahan);
- Subag Program dan Bidang - Bidang di lingkungan Disperakim Prov. Jateng

− KEHADIRAN :
1 Kab/Kota tidak hadir yaitu Kota Semarang;  7 (Tujuh) Bappeda dan 2 (dua) Disperkim Kab/Kota tidak dapat hadir dalam kegiatan Workshop ini.
- MATERI WORKSHOP :
 Materi yang dibahas yaitu :
1. Teknologi Informasi Sebagai Sarana Penyediaan Basis Data Guna Mendukung Pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Jawa Tengah (Bappeda Provinsi);
2. Pentingnya Teknologi Informasi Sebagai Sarana Penyediaan Basis Data Dalam Mendukung Proses Pembangunan (Diskominfo Provinsi)
3.  Character Building bagi Para Pengelola Data PKPP di Jawa Tengah Dalam Upaya Penyediaan Basis Data yang Valid dan Up-to-Date (Akademisi UKSW);
4. Sistem Informasi PKP sebagai Salah Satu Sarana Dalam Penyediaan Basis Data Bidang Kawasan Permukiman (Dit PKP Ditjen Cipta Karya);
5. Pengelolaan Basis Data Bidang Perumahan melalui Teknologi Informasi (Dit Perencanaan Penyediaan Perumahan DItjen Penyediaan Perumahan)
- TUJUAN WORKSHOP :
1. Menerapkan aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya penyediaan dan pengelolaan Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman;
2. Melakukan sosialisasi dan penerapan penggunaan Aplikasi Basis Data Bidang PKPP kepada calon pengguna dari Kabupaten/Kota dan Provinsi di Jawa Tengah, serta menggali saran dan masukan dalam upaya penyempurnan aplikasi.

29 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Workshop Penerapan Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Jateng Tahun 2019 12 - August - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019

1. Workshop akan dilaksanakan di Grand Wahid Hotel Salatiga tanggal 29-30 Agustus 2019;
2. Peserta sekitar 85 orang dari Bappeda & Disperkim Kab/Kota serta tim Provinsi dan Pusat terkait;
3. Narasumber berasal dari Dit. PKP Ditjen Cipta Karya, Dit. Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan, Bappeda Prov Jateng, Diskominfo Prov. Jateng, Akademisi dari UKSW Salatiga;
4. Pembukaan acara oleh Bapak Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
5. Laporan panitia oleh Kasie Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;
6. Untuk dipersiapkan ceklist materi dan persiapan keberangkatan;
7. Undangan dan permohonan  narasumber serentak beredar 15 Agustus dan selanjutnya dikonfirmasi status disposisi dan kehadiran secara berkala;
8. Penugasan personil dan detil yang harus disiapkan;
9. Akan dilakukan koordinasi lanjutan sampai dengan acara.

30 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat pembahasan Laporan Pendahuluan Roadmap P3KP dan Pertanahan pada KSP sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah 08 - August - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

- Rapat pembahasan laporan pendahuluan berfokus pada substansi:
1. Bagian Pendahuluan: Justifikasi pada latar belakang pelaksanaan  kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan.
2. Bagian Metodologi dan Pendekatan Pekerjaan: metodologi yang digunakan, analisis yang dilakukan, serta output yang dihasilkan
3. Bagian Rencana Pelaksanaan Pekerjaan: rencana dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang dirinci per minggu dari setiap kegiatan yang dilakukan

- Pada laporan tersebut masih belum mencantumkan poin terkait infrastruktur atau PSU skala Regional, dimana hal tersebut merupakan salah satu poin inti dalam mendukung P3KP pada lintas kabupaten/kota yang terdapat dalam KSP sudut pandang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 

- Kerangka atau tahapan pelaksanaan pekerjaan dari mulai tahap identifikasi, pengumpulan data, analisis, sampai pada pencapaian tujuan yang telah dijelaskan dalam paparan masih belum dimasukkan ke dalam dokumen Laporan Pendahuluan

- Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penyempurnaan laporannya seperti masih terdapat halaman kosong pada halaman iv, bentuk tabel yang tidak rapih pada halaman 82, dan urutan poin-poin penjelasan pada halaman 96

31 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 05 - August - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Agustus ini saya akan mengambil cuti untuk melaksanakan Ibadah Haji, untuk itu saya akan mengajukan Mas Arif Sugeng untuk menjadi PLH Kepala Bidang Keterpaduan selama saya mengambil cuti.
2. Seksi pembinaan bulan Agustus akan mengadakan rapat terkait penyusunan indicator bidang PKPP yang akan disusun oleh 21 Kabupaten /  Kota yang tahun 2020 akan membuat RPJMD 2021 -  2016. Nantinya dari rapat ini diharapkan indicator bidang PKPP antara Provinsi dan Kab/Kota bisa sejalan
3. Pada bulan Agustus ini seksi kami akan melaksanakan kegiatan Fullboard kegiatan Forum Data PKPP dengan peserta Kabupaten / Kota, pada Forum Data ini akan kita sosialisasikan aplikasi yang nantinya akan digunakan Kabupaten / Kota untuk menginput data PKPP yang bisa diakses oleh semua pihak
4. Bulan Agustus ini pada Seksi Keterpaduan Infrastruktur akan mengadakan rapat dengan mengundang Kabupaten / Kota, rapat ini dilakukan guna tahapan awal dala kegiatan Sinkronisasi Kebijakan bidang PKPP di Prov. Jawa Tengah. Hasil dari rapat ini nantinya bisa menjadi bahan dalam kegiatan workshop yang akan kami laksanakan pada bulan Oktober

32 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pokja PKP Jawa Tengah 25 - July - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Seluruh anggota Pokja PKP (Sekretariat, Kelompok Bidang Perencanaan dan Kemitraan, Kelompok Bidang Penyediaan Perumahan, dan Kelompok Bidang Penanganan Kawasan Permukiman), serta staf teknis terkait.

Rapat membahas secara cukup rinci mengenai 3 program/kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman beserta beberapa rincian penjelasannya, diantaranya sebagai berikut:
1. Pembangunan Baru (PB) Berbasis Komunitas
    - Lokasi potensial pelaksanaan PB di Jawa Tengah
    - Kriteria atau parameter penentuan lokasi PB berbasis komunitas
    - Usulan tindak lanjut program (konsep pelaksanaan)
2. Fasilitasi Penyediaan Tanah untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman
     - Bentuk fasilitasi penyediaan tanah dalam mendukung backlog, PB
        berbasis komunitas, dan masyarakat umum
     -  Usulan tindak lanjut program (konsep pelaksanaan)
3. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
     - Inovasi baru dalam mendukung pelaksanaan penanganan kawasan
       kumuh
     -   Kendala dan permasalahan utama dalam penanganan kawasan
         kumuh (lesson learned). 
     -  Usulan tindak lanjut program (Konsep pelaksanaan)

33 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Koordinasi Internal Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 22 - July - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Staf Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

1. Evaluasi pelaksanaan seluruh rangkaian FGD di 3 eks Karesidenan yang sudah dilaksanakan pada bulan April, Juni dan Juli;.
2. Koordinasi rutin secara berkala; 
3. Persiapan pelaksanaan launching aplikasi basis data dan bintek bagi calon operator di Kab/Kota; 
4. Persiapan substansi pendampingan pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi PKPP (kontraktual);
5. Evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II;
6. Pembahasan kegiatan Semester kedua tahun 2019.

34 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pembahasan Evaluasi Kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 19 - July - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Pedoman evaluasi Kinerja bidang perumahan dan kawasan permukiman ditargetkan sudah sampai ke penyusunan indikatornya, diusahakan bulan Juli agar bisa kita uji cobakan
2. Dibuatkan matrix terkait pedoman evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang nantinya matrix itu bisa digunakan saat kita menguji cobakan pedoman tersebut
3. Nantinya Pedoman Evaluasi Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disusun pada tahun ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada tahun depan
4.Perlu diperjelas produk dokumen yang akan dihasilkan oleh Konsultan Individual pada akhir tahun nanti adalah dokumen Pedoman Evaluasi Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dokumen Evaluasi Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan fokus terhadap evaluasi renstra

35 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pembahasan Rapergub tentang SPM 18 - July - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Kabid Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabid Pertanahan, Kabid Perumahan, Kabid Kawasan Permukiman, dan staf teknis

-  Memberikan masukan terkait Judul nama Rapergub
 - Mendiskusikan terkait muatan substansi dan materia awal yang perlu
    ditambahkan atau dikurangi dalam batang tubuh rapergub
 - Melakukan koreksi bersama atas kesalahan penulisan kata atau 
   nomenklatur lainnya

36 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Focuss group discussion (FGD) pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Jawa Tengah di Eks Karesidenan Surakarta 16 - July - 2019 Tawang Arum Kompleks Balaikota Surakarta, Jl. Jend. Sudirman No.2 Surakarta

Bappeda, Disperakim, DPU, Dinas Kesehatan, DLH, Dispermasdes 7 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta (Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten)

KEHADIRAN :
Seluruh Kabupaten Kota yang diundang hadir dalam acara FGD & mengikuti desk. 
TUJUAN : Sinkronisasi data, pengisian data detil pada format & evaluasi implementasi data
- MATERI PEMBAHASAN DESK :
Kawasan Permukiman (Status pengumpulan DPA 2017-2019; SK penetapan kawasan kumuh; status RP2KPKP; pembiayaan penanganan kawasan kumuh)
Perumahan (RTLH eksisting, Pembiayaan RTLH dari semua sumber dana, Status kepemilikan rumah, SPM Bidang Perumahan)
Fokus : pengisian pada data – data eksisting dan pembiayaan dari sumber dana APBD Kab/Kota, dan sumber dana lain
Output yang diharapkan : Terisinya Format Basis Data secara detil dengan data yang valid dan update
- POIN POIN KESEPAKATAN :
Sebagian besar format sudah terisi, sisanya akan dikoordinasikan dan diisi lebih lanjut di kantor masing - masing Kab/Kota. Demikian pula untuk data - data yang belum dibawa, akan dikirimkan melalui email. Batas waktu yang diberikan yaitu sekitar 2 minggu sejak desk FGD dilaksanakan.
Dilakukan pula pengenalan dan uji coba pengisian data pada aplikasi basis data guna mengetahui adanya kekurangan dan memperoleh masukan dari operator Kab/Kota 

37 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Focuss group discussion (FGD) pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Jawa Tengah di Eks Karesidenan Kedu 11 - July - 2019 Ruang Binakarya Setda Kab.Magelang, Jl. Sukarno - Hatta No.59 Kota Mungkid Kab. Magelang

Bappeda, Disperakim, DPU, Dinas Kesehatan, DLH, Dispermasdes, PDAM 6 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu (Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab.Purworejo, Kab.Kebumen)

KEHADIRAN :
Seluruh Kabupaten Kota yang diundang hadir dalam acara FGD & mengikuti desk. 
TUJUAN : Sinkronisasi data, pengisian data detil pada format & evaluasi implementasi data
- MATERI PEMBAHASAN DESK :
Kawasan Permukiman (Status pengumpulan DPA 2017-2019; SK penetapan kawasan kumuh; status RP2KPKP; pembiayaan penanganan kawasan kumuh)
Perumahan (RTLH eksisting, Pembiayaan RTLH dari semua sumber dana, Status kepemilikan rumah, SPM Bidang Perumahan)
Fokus : pengisian pada data – data eksisting dan pembiayaan dari sumber dana APBD Kab/Kota, dan sumber dana lain
Output yang diharapkan : Terisinya Format Basis Data secara detil dengan data yang valid dan update
- POIN POIN KESEPAKATAN :
Sebagian besar format sudah terisi, sisanya akan dikoordinasikan dan diisi lebih lanjut di kantor masing - masing Kab/Kota. Demikian pula untuk data - data yang belum dibawa, akan dikirimkan melalui email. Batas waktu yang diberikan yaitu sekitar 2 minggu sejak desk FGD dilaksanakan.
Dilakukan pula pengenalan dan uji coba pengisian data pada aplikasi basis data guna mengetahui adanya kekurangan dan memperoleh masukan dari operator Kab/Kota

38 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Bahan Rapat Pokja PKP 09 - July - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Kabid Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabid Pertanahan, Kabid Perumahan, Kabid Kawasan Permukiman, dan staf teknis

Rapat membahas program/kegiatan yang dilakukan masing-masing bidang  dengan poin utama yang dibahas adalah konsep, model penganggaran, teknis pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan
- Pada rapat tsb yang dibahas adalah program/kegiatan:
  1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  2. Rumah Susun (Rusun)
  3. PB dan peningkatan kualitas rumah penanganan bencana
  4. PB mandiri dan berbasis komunitas
  5. Penanganan kawasan kumuh
  6. Penyelenggaraan PSU permukiman
  7. Lomba Hari Habitat
  8. Fasilitasi sertifikasi tanah
  9. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  10. Fasilitasi penyediaan tanah berbasis kelompok
- Poin-poin yang dibahas tersebut nantinya akan dipaparkan saat rapat Pokja PKP berikutnya agar mendapat masukan dan saran dari para anggota Pokja PKP agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan PKP di Jawa Tengah

39 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 08 - July - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Laporan POK bulan Juni ada kegiatan yang tidak dijalankan, bisa dilihat dari realisasi fisik pada bulan Juni yang minus, terutama di Seksi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, untuk kegiatan bulan Juli ini untuk bisa lebih agar mengejar ketertinggalan realisasi fisik pada bulan Juni yang minus
3. Himbauan dari Kepala Dinas, agar staff bisa menggantikan laporan apel pada saat Kasie sedang berhalangan, jadi ada yang melaporkan terkait kehadiran di Bidang terkait pada saat apel
4. Pada Seksi Data akan melakukan FGD terkait collect data perumahan dan kawasan permukiman dengan Kabupaten/Kota. Yang pertama akan dilaksanakan di Kota Magelang yang akan diikuti oleh Kota Magelang, Kab Magelang. Temanggung, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara dan Kebumen
5. Akan diadakan FGD di Solo dan di Pati, FGD tersebut juga akan kita gunakan untuk menguji coba aplikasi yang saat ini masih dalam proses pembuatan, sehingga Kabupaten/Kota mengetahui cara dalam input data perumahan dan kawasan permukiman menggunakan aplikasi tersebut
6. Nanti akan diadakan rapat terkait SPM terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang saat ini sudah dalam proses Rapergub, penyusunan Rapergub ini berdasarkan Peraturan Menteri PUPR yang telah ditetapkan
7. Selain itu pada akhir bulan ini juga akan diadakan rapat Pokja PKP yang diselenggarakan pada akhir bulan ini, pada rapat ini akan dibahas kontribusi dari Pokja PKP yang lebih nyata, semisal berupa produk yang bisa diterapkan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, jadi pokja PKP bukan hanya memberi masukan dala kegiatan

40 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 08 - July - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Laporan POK bulan Juni ada kegiatan yang tidak dijalankan, bisa dilihat dari realisasi fisik pada bulan Juni yang minus, terutama di Seksi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, untuk kegiatan bulan Juli ini untuk bisa lebih agar mengejar ketertinggalan realisasi fisik pada bulan Juni yang minus
3. Himbauan dari Kepala Dinas, agar staff bisa menggantikan laporan apel pada saat Kasie sedang berhalangan, jadi ada yang melaporkan terkait kehadiran di Bidang terkait pada saat apel
4. Pada Seksi Data akan melakukan FGD terkait collect data perumahan dan kawasan permukiman dengan Kabupaten/Kota. Yang pertama akan dilaksanakan di Kota Magelang yang akan diikuti oleh Kota Magelang, Kab Magelang. Temanggung, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara dan Kebumen
5. Akan diadakan FGD di Solo dan di Pati, FGD tersebut juga akan kita gunakan untuk menguji coba aplikasi yang saat ini masih dalam proses pembuatan, sehingga Kabupaten/Kota mengetahui cara dalam input data perumahan dan kawasan permukiman menggunakan aplikasi tersebut
6. Nanti akan diadakan rapat terkait SPM terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang saat ini sudah dalam proses Rapergub, penyusunan Rapergub ini berdasarkan Peraturan Menteri PUPR yang telah ditetapkan
7. Selain itu pada akhir bulan ini juga akan diadakan rapat Pokja PKP yang diselenggarakan pada akhir bulan ini, pada rapat ini akan dibahas kontribusi dari Pokja PKP yang lebih nyata, semisal berupa produk yang bisa diterapkan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, jadi pokja PKP bukan hanya memberi masukan dala kegiatan

41 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Forum group discussion (FGD) pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Jawa Tengah di Eks Karesidenan Pati 26 - June - 2019 Ruang Rapat Bappdaelitbang Kab. Banyumas, Jl. Prof Suharso No.45 Purwokerto

- Bappeda, Disperakim, DPU, Dinas Kesehatan, DLH, Dispermasdes, PDAM 5 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pati (Kab. Kudus, Jepara, Rembang, Pati, Blora)

− KEHADIRAN :
Seluruh Kabupaten Kota yang diundang hadir dalam acara FGD & mengikuti desk. 
TUJUAN : Sinkronisasi data, pengisian data detil pada format & evaluasi implementasi data
- MATERI PEMBAHASAN DESK :
Kawasan Permukiman (Status pengumpulan DPA 2017-2019; SK penetapan kawasan kumuh; status RP2KPKP; pembiayaan penanganan kawasan kumuh)
Perumahan (RTLH eksisting, Pembiayaan RTLH dari semua sumber dana, Status kepemilikan rumah, SPM Bidang Perumahan)
Fokus : pengisian pada data – data eksisting dan pembiayaan dari sumber dana APBD Kab/Kota, dan sumber dana lain
Output yang diharapkan : Terisinya Format Basis Data secara detil dengan data yang valid dan update
- POIN POIN KESEPAKATAN :
Sebagian besar format sudah terisi, sisanya akan dikoordinasikan dan diisi lebih lanjut di kantor masing - masing Kab/Kota. Demikian pula untuk data - data yang belum dibawa, akan dikirimkan melalui email. Batas waktu yang diberikan yaitu sekitar 2 minggu sejak desk FGD dilaksanakan.
Dilakukan pula pengenalan dan uji coba pengisian data pada aplikasi basis data guna mengetahui adanya kekurangan dan memperoleh masukan dari operator Kab/Kota

42 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2019 25 - June - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Tim Teknis Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan TA.2019 pada DISPERAKIM 

1. Membahas progres laporan akhir pembuatan aplikasi basis data PKPP dengan melibatkan seluruh tim teknis.
2. Terdapat berbagai masukan dari tim teknis diantaranya 
Akses dari sekretariat terhadap aplikasi, output pekerjaan dan kelanjutan pengembangan ke depan, Data Kab/Kota dapat diakses Kab/Kota lain atau tidak, target updating data pada aplikasi, daftar singkatan pada laporan, tabel dicermati kembali, satuan kawasan kumuh, fiture download dan cetak, sinkronisasi data dengan aplikasi lain (simperum), tingkat keterisian data, sinkronisasi dengan aplikasi lain, sumber data.
3. Laporan akhir akan diperbaiki lagi, begitu pula dengan penyempurnaan aplikasi (softwarenya)akan disesuaikan dengan masukan - masukan yang diberikan pada pembahasan, dengan tetap dikonsultasikan dengan pengguna jasa dan tim teknis

43 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Forum Pokja PKP 25 - June - 2019 Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Seluruh anggota Pokja PKP (Sekretariat, Kelompok Bidang Perencanaan dan Kemitraan, Kelompok Bidang Penyediaan Perumahan, dan Kelompok Bidang Penanganan Kawasan Permukiman), serta staf teknis terkait.

1. Merumuskan target / poin utama kegiatan Pokja PKP Jawa Tengah Tahun 2019
2. Menyusun draft rencana kerja Pokja PKP Jawa Tengah Tahun 2019
3. Disksui dan brainstorming tentang potensi dan permasalahan pembangunan dan pengembangan PKP
4. Target / sasaran utama kegiatan Pokja PKP Jawa Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
         a. Penyediaan Tanah
         b. Pembangunan Baru (PB) Berbasis Komunitas 
         c. Penyelenggaraan PSU pendukung PKP
         d. Penanganan backlog
         e. Kemudahan akses pembiayaan Perumahan
         f.  Pembinaan dan evaluasi Pokja PKP Kabupaten/Kota

44 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Forum group discussion (FGD) pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Jawa Tengah di Eks Karesidenan Semarang 20 - June - 2019 Ruang Rapat Lt. 1 dan Lt. 2 Disperakim Prov. Jateng Jl. Madukoro Blok AA-BB Kompleks Madukoro Semarang

- Bappeda, Disperakim, DPU, Dinas Kesehatan, DLH, Dispermasdes, PDAM 6 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Semarang (Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Demak, Kota Salatiga, Kab. Kendal, Kab. Grobogan)

−KEHADIRAN :
Seluruh Kabupaten Kota yang diundang hadir dalam acara FGD & mengikuti desk. 
TUJUAN : Sinkronisasi data, pengisian data detil pada format & evaluasi implementasi data
-MATERI PEMBAHASAN DESK :
Kawasan Permukiman (Status pengumpulan DPA 2017-2019; SK penetapan kawasan kumuh; status RP2KPKP; pembiayaan penanganan kawasan kumuh)
Perumahan (RTLH eksisting, Pembiayaan RTLH dari semua sumber dana, Status kepemilikan rumah, SPM Bidang Perumahan)
Fokus : pengisian pada data – data eksisting dan pembiayaan dari sumber dana APBD Kab/Kota, dan sumber dana lain
Output yang diharapkan : Terisinya Format Basis Data secara detil dengan data yang valid dan update
-POIN POIN KESEPAKATAN :
Sebagian besar format sudah terisi, sisanya akan dikoordinasikan dan diisi lebih lanjut di kantor masing - masing Kab/Kota. Demikian pula untuk data - data yang belum dibawa, akan dikirimkan melalui email. Batas waktu yang diberikan yaitu sekitar 2 minggu sejak desk FGD dilaksanakan.
Dilakukan pula pengenalan dan uji coba pengisian data pada aplikasi basis data guna mengetahui adanya kekurangan dan memperoleh masukan dari operator Kab/Kota

45 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Forum Pokja PKP 18 - June - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan seluruh staf teknis terkait

1. Mempersiapkan kesiapan kegiatan Forum Pokja PKP Jawa Tengah
2. Menyusun kerangka dan poin utama yang menjadi pembahasan dalam forum Pokja PKP Jawa Tengah
3. Menyiapkan bahan paparan untuk kegiatan Forum Pokja PKP Jawa Tengah 

46 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 11 - June - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Penataan pegawai di Dinas kita harap para Kasie untuk dicermati betul-betul, karena hal ini terkait kebutuhan pegawai dan keseimbangan dalam bekerja di Bidang Keterpaduan.
2. Terkait RKA tahun anggaran tahun 2020 instruksi dari Bappeda untuk lebih efisiensi terhadap kegiatan yang akan direncanakan, seperti kegiatn Fullboard untuk satu Bidang diusahakan hanya dua kali saja, jadi antar seksi bisa berkolaborasi
3. Seksi data rencana akan melakukan dua kali FGD terkait collect data perumahan dan kawasan permukiman, yang pertama yaitu FGD di Kota Semarang yang rencana akan diikuti Kota Semarang, Kab Kendal, Kab Demak dan Kota Salatiga yang dilaksanakan di kantor Disperakim Prov Jateng. Yang Kedua FGD akan dilaksanakan di Kab Pati yang akan diikuti oleh Kab Pati, Kab Jepara, Kab Grobogan, Kab Rembang dan Kab Blora
4. Juni ini akan diadakan rapat Pokja PKP yang akan membahas terkait pembangunan baru untuk MBR, atau pembangunan baru untuk relokasi akibat bencana maupun proyek pemerintah, kita akan mendengarkan masukan dari anggota Pokja PKP untuk kegiatan tersebut

47 sinkronisasi kegiatan perumaha dan kawasan permukiman 1.Rapat Persiapan Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat 2.Rapat Persiapan Penyusunan Peta Proses Bisnis Disperakim Prov.Jateng 21 - May - 2019 Ruang Rapat Lt.2 Disperakim Prov.Jateng Jl. Mdukoro Raya Blok AA-BB, Kota Semarang

1.Kepala Bidang Perumahan Beserta Para kasi dan Staf Teknis

2.Kepala Bidang Kawasan Permukiman Beserta Para Kasi dan Staf Teknis

3.Kepala Bidang Pertanahan Beserta Para kasi dan Staf Teknis

4.Kepala Bidang Keterpaduan PKP Beserta Para Kasi dan Staf Teknis

5.Para Kasubag dan Staf Teknis Sekretariat Disperakim

48 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Forum group discussion (FGD) pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Jawa Tengah di Eks Karesidenan Banyumas 25 - April - 2019 Ruang Rapat Bappdaelitbang Kab. Banyumas, Jl. Prof Suharso No.45 Purwokerto

- Bappeda, Disperakim, DPU, Dinas Kesehatan, DLH, Dispermasdes dan PDAM 4 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas (Kab. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap)

− KEHADIRAN :
Seluruh Kabupaten Kota yang diundang hadir dalam acara FGD & mengikuti desk. 
TUJUAN : Sinkronisasi data, pengisian data detil pada format & evaluasi implementasi data
- MATERI PEMBAHASAN DESK :
Kawasan Permukiman (Status pengumpulan DPA 2017-2019; SK penetapan kawasan kumuh; status RP2KPKP; pembiayaan penanganan kawasan kumuh)
Perumahan (RTLH eksisting, Pembiayaan RTLH dari semua sumber dana, Status kepemilikan rumah, SPM Bidang Perumahan)
Fokus : pengisian pada data – data eksisting dan pembiayaan dari sumber dana APBD Kab/Kota, dan sumber dana lain
Output yang diharapkan : Terisinya Format Basis Data secara detil dengan data yang valid dan update
- POIN POIN KESEPAKATAN :
Sebagian besar format sudah terisi, sisanya akan dikoordinasikan dan diisi lebih lanjut di kantor masing - masing Kab/Kota. Demikian pula untuk data - data yang belum dibawa, akan dikirimkan melalui email. Batas waktu yang diberikan yaitu sekitar 2 minggu sejak desk FGD dilaksanakan.

49 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Penyiapan Materi FGD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 24 - April - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Pertanahan, Seluruh Kasi dan staf bidang keterpaduan perumahan dan kawasan permukiman

1. Pembagian kerja pengendalian dan pengawasan tersebut terhadap seksi pembinaan dan evaluasi di Bid Keterpaduan adalah sbb:
a) Sub Bag. Program  : APBD Provinsi yang dananya terdapat di Disperakim
b) Bid. Keterpaduan  : Anggaran lain di luar APBD Provinsi, seperti DAK, CSR,   Hibah, dll
2. Pembagian kerja Capaian IKU Kepala Dinas dan Gubernur antara sub bag. Program dengan seksi pembinaan dan evaluasi di Bid Keterpaduan adalah sbb:
a) Sub Bag. Program  : Pembuatan laporan capaiannya
b) Bid. Keterpaduan  : Perhitungan capaiannya
3. Proses penetapan SK Kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi (10- dibawah 15 Ha) harus melibatkan Bid Kawasan Permukiman, Disperakim Provinsi Jateng
4. Bid. Kawasan Permukiman melakukan verifikasi-validasi kawasan kumuh calon penerima bantuan fisik penanganan kumuh
5. Pembagian kerja terkait penanganan kumuh antara sub bag. Program dengan Bid Kawasan Permukiman adalah sbb:
a) Bid. Kws Permukiman  : Pembinaan dan evaluasi dalam rangka verivali penetapan 
  kawasan kumuh serta penetapan target/capaiannya
b) Bid. Keterpaduan  : Pembinaan dan evaluasi dari pelaksanaan penanganan 
  kumuh yang telah dilakukan
6. Perlu adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat

50 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Forum group discussion (FGD) pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Jawa Tengah di Eks Karesidenan Pekalongan 23 - April - 2019 Ruang Rapat Bapelitbang Kab. Batang, Jl. RA. Kartini No. 1, Batang

- Bappeda, Disperakim, DPU, Dinas Kesehatan, dan DLH 7 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan (Kab. Batang, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, kab.Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab.Brebes)

 

− KEHADIRAN :
Seluruh Kabupaten Kota yang diundang hadir dalam acara FGD & mengikuti desk. 
TUJUAN : Sinkronisasi data, pengisian data detil pada format & evaluasi implementasi data
- MATERI PEMBAHASAN DESK :
Kawasan Permukiman (Status pengumpulan DPA 2017-2019; SK penetapan kawasan kumuh; status RP2KPKP; pembiayaan penanganan kawasan kumuh)
Perumahan (RTLH eksisting, Pembiayaan RTLH dari semua sumber dana, Status kepemilikan rumah, SPM Bidang Perumahan)
Fokus : pengisian pada data – data eksisting dan pembiayaan dari sumber dana APBD Kab/Kota, dan sumber dana lain
Output yang diharapkan : Terisinya Format Basis Data secara detil dengan data yang valid dan update
- POIN POIN KESEPAKATAN :
Sebagian besar format sudah terisi, sisanya akan dikoordinasikan dan diisi lebih lanjut di kantor masing - masing Kab/Kota. Demikian pula untuk data - data yang belum dibawa, akan dikirimkan melalui email. Batas waktu yang diberikan yaitu sekitar 2 minggu sejak desk FGD dilaksanakan.

51 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Koordinasi Internal Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 08 - April - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Staf Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

1. Membahas persiapan FGD Eks Bakorwil 3 yang rencana akan dilaksanakan Kabupaten Batang tgl 23 April dan Kabupaten Banyumas tgl 25 April.
2 Akan dilakukan koordinasi secara berkala; 
3. Materi akan disiapkan bersama oleh tim teknis seksi pengelolaan data PKPP; 
4. Mekanisme desk, untuk pekalongan akan dibagi 3 desk  dan Banyumas dibagi 2 desk. Petugas desk : manda&Danu, Beny&Dedy, Syafei &Ndaru
5. Administrasi dll dilakukan oleh tim administrasi : Maimanah, Sapari, Wahyudi
6 Penentuan susunan acara (Doa, Pembukaan tuan rumah, pengantar Kabid Keterpaduan, penjelasan kegiatan & desk, desk pengisian  format basis data)
7. SUbstansi desk yaitu perumahan dan kawasan permukiman (sesuai format)
8. undangan dan surat meluncur segera pada minggu ini.

52 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Pembuatan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2019 05 - April - 2019 Ruang Rapat Lt.2 DISPERAKIM Prov. Jateng

Tim Teknis Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan TA.2019 pada DISPERAKIM Prov. Jateng

1 Membahas progres laporan pendahuluan pembuatan aplikasi basis data PKPP dengan melibatkan seluruh tim teknis.
2. Terdapat berbagai masukan dari tim teknis diantaranya 
Legalisasi data yang akan diinputkan dalam aplikasi dan sumber datanya, kedalaman data, jenis data gis, satuan data, integrasi aplikasi dengan sistem informasi yang sudah ada, permintaan pendataan berbasis peta dalam laporan bulanan oleh Bappeda Prov, data yang dikunci pada luasan kawasan kumuh, pengelompokan pada data kawasan permukiman (disimpelkan), data centre di disperakim, pemenuhan spm perumahan.
3. Laporan pendahuluan akan diperbaiki lagi, begitu pula dengan pembuatan aplikasi (softwarenya)akan disesuaikan dengan masukan - masukan yang diberikan pada pembahasan, dengan tetap dikonsultasikan dengan pengguna jasa dan tim teknis

53 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bulan April Tahun Anggaran 2019 05 - April - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Himbauan untuk ASN tidak boleh ikut serta dalam agenda kampanye baik dalam kepartaian ataupun dalam pemilihan Presiden
2. Seksi Pembinaan coba untuk mendalami terkait kegiatan Sertifikasi Regritrasi pengembang perumahan
3. Seksi Data pada bulan April direncanakan akan mengadakan FGD terkait data di Kabupaten Batang dan Banyumas
4. Perlu diadakan pembahasan dengan bidang lain terkait Bidang Ketrpaduan menjadi Bidang yang membuat kajian-kajian dan menjadi bank data untuk bidang lain.

54 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Tim Pelaksanaan Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah 27 - March - 2019 Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pokja PKP dan Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng

*Pelaksanaan pembahasan rencana kerja Pokja PKP tahun 2019, supaya keterlibatan Pokja PKP dalam penyediaan dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berjalan optimal
*Pembahasan kegiatan Disperakim tahun 2019, target capaian RTLH, Pembangunan Baru dan kawasan permukiman tahun 2019
*Pembahasan permasalahan yang dihadapi dalam bidang PKP dan pertanahan

55 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pembahasan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Individual Evaluasi Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 18 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Staf Seksi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penyusunan Pedoman Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai penilaian dalam memperbaiki kebijakan, mendorong dan memberikan rekomendasi dan arahan dalam proses lanjutan guna membangun sistem dan kegiatan yang berkesinambungan dengan orientasi menekan angka kemiskinan dan kawasan permukiman kumuh

56 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinkornisasi Progam dan Kegiatan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 18 - March - 2019 Ruang Rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabid, Kasi dan staf di lingkup Bidang Keterpaduan PKP.

*Sebagian kabupaten/kota memberikan masukan usulan kegiatan pada bidang PKP sebagai input konsultasi regional (konreg) dengan Kementerian PUPR
*Ada kabupaten/kota yang masih belum mengetahui terkait mekanisme usulan program dan kegiatan melalui aplikasi Krisna Selaras
*Sebagian kabupaten/kota memberikan daftar usulan program dan kegiatan bidang PKP dan pertanahan TA 2019-2020

57 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah TA. 2019 15 - March - 2019 Ruang Nalendra Lorin D’Wangsa Solo Hotel Jl. Adisucipto 47, Blulukan, Colomadu, Solo

'- Bappeda dan Disperakim 35 Kabupaten/Kota se-Jateng;
- OPD terkait di Prov Jateng (Bapelitbangda, Biro ISDA dan SDA SETDA, PU Bina Marga dan Cipta Karya , PU SDATARU, Dispermasdesdukcapil, Dinas Sosial , Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal;
- Instansi vertikal (BPS, Satker PKP, SNVT Penyediaan Perumahan);
- Unsur Asosiasi (DPD Prov Jateng Real Estat Indonesia, APERSI, APERNAS) dan POKJA PKP Prov. Jateng
- Sekretariat dan Bidang di lingkungan Disperakim Prov. Jateng

− KEHADIRAN :
Seluruh peserta hadir dalam Kegiatan Forum Data PKPP; Kabupaten Klaten tidak mengikuti Desk;  4 (empat) Bappeda Kab/Kota tidak dapat hadir dalam kegiatan Forum Data ini yaitu Kab. Kebumen, Banjarnegara, Perbalingga dan Kab. Tegal; 3 (tiga) Disperkim Kab/Kota tidak dapat hadir dalam kegiatan Forum Data ini yaitu Kab. Blora, Rembang dan Kab. Pekalongan.
- MATERI PEMBAHASAN DESK :
Data RTLH Menggunakan Data PBDT dan Verifikasi Pemda; Capaian penanganan RTLH - Kab/kota diharapkan dapat memilah data penanganan RTLH dari pendanaan APBD untuk pengurangan PBDT di Prov.Jateng; Perhitungan Penanganan Kaws Kumuh -- Kab/Kota perlu melakukan perhitungan pengurangan luasan kawasan kumuh, berdasarkan paket/komponen pekerjaan pada lokasi kawasan kumuh. tim basis data juga akan berkoordinasi dengan Satker Bangkim dan Koordinator KOTAKU terkait capaian pengurangan luasan kumuh; Penanganan RTLH dari sumber dana lain -- Tim basis data akan menyesuaikan format penanganan RTLH terkait pendanaan lainnya seperti BAZNAZ, PMI dan lainnya yang tidak termasuk CSR; Form Data Review 2019 -- Tim basis data telah mereview Form Basis Data dengan memfokuskan pada beberapa indikator;
- POIN POIN KESEPAKATAN :
Updating kelengkapan data Dokumen Perencanaan / Kebijakan 1 minggu setelah Forum Data (21 Maret 2019); − Pengisian FORM BASIS DATA dikirim kembali ke Tim Basis Data sebelum pelaksanaan FGD di Kabupaten/Kota; Pengisian FORM BASIS DATA dikirim kembali ke Tim Basis Data sebelum pelaksanaan FGD di Kabupaten/Kota;
- IDENTIFIKASI PENDATAAN PERUMAHAN :
19 Kabupaten/Kota telah melakukan pendataan secara Manual; 7 Kabupaten/Kota belum melakukan Pendataan Perumahan; 8 Kabupaten/Kota telah melakukan pendataan dengan aplikasi/system

58 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah TA. 2019 14 - March - 2019 Ruang Nalendra Lorin D’Wangsa Solo Hotel Jl. Adisucipto 47, Blulukan, Colomadu, Solo

'- Bappeda dan Disperakim 35 Kabupaten/Kota se-Jateng;
- OPD terkait di Prov Jateng (Bapelitbangda, Biro ISDA dan SDA SETDA, PU Bina Marga dan Cipta Karya , PU SDATARU, Dispermasdesdukcapil, Dinas Sosial , Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal;
- Instansi vertikal (BPS, Satker PKP, SNVT Penyediaan Perumahan);
- Unsur Asosiasi (DPD Prov Jateng Real Estat Indonesia, APERSI, APERNAS) dan POKJA PKP Prov. Jateng
- Sekretariat dan Bidang di lingkungan Disperakim Prov. Jateng

− KEHADIRAN :
Seluruh peserta hadir dalam Kegiatan Forum Data PKPP; Kabupaten Klaten tidak mengikuti Desk;  4 (empat) Bappeda Kab/Kota tidak dapat hadir dalam kegiatan Forum Data ini yaitu Kab. Kebumen, Banjarnegara, Perbalingga dan Kab. Tegal; 3 (tiga) Disperkim Kab/Kota tidak dapat hadir dalam kegiatan Forum Data ini yaitu Kab. Blora, Rembang dan Kab. Pekalongan.
- MATERI PEMBAHASAN DESK :
Data RTLH Menggunakan Data PBDT dan Verifikasi Pemda; Capaian penanganan RTLH - Kab/kota diharapkan dapat memilah data penanganan RTLH dari pendanaan APBD untuk pengurangan PBDT di Prov.Jateng; Perhitungan Penanganan Kaws Kumuh -- Kab/Kota perlu melakukan perhitungan pengurangan luasan kawasan kumuh, berdasarkan paket/komponen pekerjaan pada lokasi kawasan kumuh. tim basis data juga akan berkoordinasi dengan Satker Bangkim dan Koordinator KOTAKU terkait capaian pengurangan luasan kumuh; Penanganan RTLH dari sumber dana lain -- Tim basis data akan menyesuaikan format penanganan RTLH terkait pendanaan lainnya seperti BAZNAZ, PMI dan lainnya yang tidak termasuk CSR; Form Data Review 2019 -- Tim basis data telah mereview Form Basis Data dengan memfokuskan pada beberapa indikator;
- POIN POIN KESEPAKATAN :
Updating kelengkapan data Dokumen Perencanaan / Kebijakan 1 minggu setelah Forum Data (21 Maret 2019); − Pengisian FORM BASIS DATA dikirim kembali ke Tim Basis Data sebelum pelaksanaan FGD di Kabupaten/Kota; Pengisian FORM BASIS DATA dikirim kembali ke Tim Basis Data sebelum pelaksanaan FGD di Kabupaten/Kota;
- IDENTIFIKASI PENDATAAN PERUMAHAN :
19 Kabupaten/Kota telah melakukan pendataan secara Manual; 7 Kabupaten/Kota belum melakukan Pendataan Perumahan; 8 Kabupaten/Kota telah melakukan pendataan dengan aplikasi/system

59 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Koordinasi 12 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabid, Kasi dan staf di lingkup Bidang Keterpaduan PKP.

* koordinasi terkait sinkronisasi kegiatan PKP dan pertanahan mengenai kegiatan Kabupatrn/Kota yang dilaksanakan tahun 2020
* membuat format tabel sesuai dengan kegiatan usulan kabupaten yang ada dipusat untuk disinkronkan kembali berdasarkan aplikasi KRISNA
*Mengetahui persiapan pelaksanaan kegiatan yang dilakanakan sesuai dengan persyaratan yang dipenuhi

60 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Rakor Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Jateng TA.2019. 11 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019

1. Forum Data akan dilaksanakan di Hotel D’Wangsa Lorin Solo tanggal 14-15 Maret 2019;
2. Peserta sekitar 100 orang dari Bappeda & Disperkim Kab/Kota serta tim Provinsi dan Pusat terkait;
3. Narasumber berasal dari BPS Prov Jateng, Dir. KIP Ditjen Cipta Karya, Dir. Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan, Bappelitbangda Prov Jateng, Diskominfo Prov. Jateng, Akademisi dari Departemen Arsitektur UNDIP;
4. Pembukaan acara oleh Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
5. Laporan Pembukaan oleh Kabid Keterpaduan PKP;
6. Untuk dipersiapkan ceklist materi dan persiapan keberangkatan;
7. Undangan dan narasumber dicek kembali;
8. Penugasan personil dan pembagian keberangkatan;
9. Akan dilakukan koordinasi lanjutan sampai dengan acara.

61 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan bulan Maret Tahun Anggaran 2019 04 - March - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Kadis mengintruksikan lebih focus untuk studi-studi terkait PKPP yang studi tersebut dapat mendukung kegiatan di Bidang PKPP
2. Seksi Data akan mengadakan Forum Data berupa kegiatan Fullboard yang akan mengundang Kabupaten/Kota bertemapt di Solo pada tanggal 14 – 15 Maret ini.mohon bantuan semua rekan
3. Seksi KI akan meminjam slot jam kosong untuk melakukan Desk dengan Kab/Kota terkait penyusunan Renstra

62 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Pembahasan Renstra DISPERAKIM PROV. JATENG 2018-2023 18 - February - 2019 Ruang Rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tim Penyusun Renstra Disperakim Prov Jateng

*menindak lanjuti hasil pansus RPJMD di Solo maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian
* Himbauan penyelesaian E-Panning .
* Menghitung kembali target kegiatan, program maupun tujuan dengan formulasi dan data yang disesuaikan.

 

63 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan bulan Februari Tahun Anggaran 2019 15 - February - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. TA 2019 dimohon lebih mencermati dalam penyerapan anggaran, untuk target fisik maupun keuangan diusahakan bisa dilaksanakan tepat waktu dan tidak terlambat
2. Terkait kedisiplinan pegawai, sesuai instruksi dari Kepala Dinas agar lebih ditingkatkan, terutama terkait dengan apel pagi, seragam dan aktifitas di dalam kantor

64 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Koordinasi Roadmap Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi 06 - February - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabid, Kasi dan staf di lingkup Bidang Keterpaduan PKP.

1. Merumuskan roadmap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pemangku kebijakan/pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2. Menyampaikan sasaran yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan
3. Lokasi fokus penyusunan kegiatan

65 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Koordinasi Internal Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 01 - February - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

'Staf Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

'1. Akan dilakukan koordinasi secara berkala baik pada tingkat seksi maupun bidang; 
2. Pentingnya koordinasi adalah untuk menjaring masukan dari seluruh tim pelaksana dan melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan; 
3. Teknis terkait PPID dan Website akan dilaksanakan oleh Sdr. Ndaru dan Dedy;  
4. Teknis terkait pengelolaan data akan dilaksanakan oleh semua personil teknis dengan koordinator Sdr. Beny; 
5. Administrasi dilaksanakan oleh Sdr. Sapari, Maimahan, Harmini, dibantu oleh Erna dan Dedy.

66 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 25 - January - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP DISPERAKIM Prov. Jateng

Seluruh Struktural dan Staf Bidang Keterpaduan Bidang PKPP

1. Rapat dilaksanakan untuk koordinasi awal terkait  kegiatan TA 2019, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman  dan tertib administrasi
2. Untuk Seksi Pembinaan, selama belum ada Kasie, semua kegiatan akan mengacu ke Kabid
3. Meningkatkan kekompakan dalam kerja sama dalam menjalankan tugas

67 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rapat Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 22 - January - 2019 Ruang Rapat Bidang Keterpaduan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabid, Kasi dan staf di lingkup Bidang Keterpaduan PKP

Penyampaian Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Seksi Keterpaduan Infrastruktur, pembentukan tim teknis, kegiatan yang akan dilakukan waktu dekat.

68 Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah Workshop Konsolidasi Program dan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 21 - February - 2017 Hotel Patra Jasa Semarang

- Unsur Bappeda di 35
Kab/Kota
- Unsur Dinas Perakim di 35
Kab/Kota
- Unsur Dinas Sosialdi 35
Kab/Kota
- Unsur lain dalam Bidang PKP

- Penyediaan rumah layak huni dan
pengurangan kawasan kumuh menjadi
prioritas dalam urusan
Perumahan/Permukiman
- Rumah layak huni menjadi salah satu
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi
selain air minum, sanitasi dan lingkungan
- Permukiman yang sehat menjadi salah
satu upaya penanggulangan kemiskinan
- Integritas lintassektor/kewilayahan dan
data PBDT diharapkan dapat mengatasi
kebutuhan rumah bagi MBR sekaligus
untuk Penanggulangan Kemiskinan
- Dalam rangka percepatan pencapaian
target bidang perumahan dan kawasan
permukiman, Pemda harus dapat
mengoptimalkan peran pokja PKP dan
asosiasi pengembang di Kabupaten/Kota
masing-masing